Begini Arah Kebijakan Fiskal Indonesia di 2023, Disimak!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mulai tahun 2023 defisit APBN akan ditekan dibawah 3 persen yakni antara 2,61 persen hingga 2,90 persen. Rencana pelebaran defisit tersebut sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 yang hanya mengizinkan defisit APBN di atas 3 persen sampai tahun 2022.

Maka, pada 2023 mendatang pemerintah telah mengatur strategi. Kebijakan pendapatan negara akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan, namun tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

"Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5).

Dia menjelaskan, melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan meningkat. Sementara itu, optimalisasi PNBP juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

"Berbagai kebijakan tersebut akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara tahun 2023," kata dia.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas. Memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penguatan spending better secara konsisten akan dilakukan. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata.

Melainkan juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk itu, kebijakan belanja negara akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukungrevitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Sementara itu untuk antisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer.

"Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan spending better menjadi komitmen bersama," kata dia.

Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas. Termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi diubah menjadi 4,8 persen - 5,5 persen dari semula ditetapkan 5,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami tekanan dari kenaikan inflasi dan suku bunga acuan. Pemerintah memperkirakan inflasi sepanjang tahun akan mendekati 4 persen dari yang per April 2022 sudah di angka 3,4 persen.

"Inflasi akan lebih di upper end dari 3 plus minus 1 persen dan akan mendekat ke 4 persen dari sekarang yang sudah 3,4 persen pada bulan April," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5).

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diubah dari 6,8 persen menjadi 6,85 persen - 8,42 persen. Sementara hingga saat ini suku bunga sudah mengalami kenaikan di atas 7 persen. " Suku bunga ada kenaikan di atas 7 persen atau secara year to date (ytd) saat ini di 7,33 persen," katanya.

Nilai tukar rupiah juga mengalami perubahan dari Rp 14.350 per dolar menjadi Rp 14.300- Rp 14.700 per dolar AS. Harga minyak dunia juga mengalami koreksi dari semula hanya USD 63 per barel menjadi USD 95 - USD 105 per barel.

Sementara untuk harga lifting minyak dan gas masih dalam rentang perkiraan yang sama dalam UU APBN 2022.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan asumsi dasar ini akan berakibat pada perubahan besar dalam postur APBN. Salah satunya kenaikan harga BBM dari segala jenis yang membuat anggaran subsidi dan kompensasi membengkak. Sebab harga keekonomian BBM dengan harga jual di dalam negeri memiliki rentang yang lebar.

Harga minyak tanah misalnya harga jualnya Rp 2.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 10.198 namun Solar dijual Rp 5.450 per liter dari harga keekonomian Rp 12.119 per liter.

LPG per kilogram dijual Rp 4.250, padahal nilai keekonomiannya telah mencapai Rp 19.579 per kilogram. Sedangkan harga Pertalite dijual Rp 7.650 per liter dari nilai keekonomian Rp 12.556 per liter.

"Harga keekonomian BBM kita ini ada perubahan tinggi. minyak tanah, solar, LPG dan pertalite harganya sudah jauh (dari nilai keekonomiannya)," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com