Program Kartu Prakerja Bakal Terus Berlanjut hingga Masa Jabatan Jokowi Selesai

Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Prakerja mulai bergulir sejak awal pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja yang sudah didengungkan sejak masa kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 ini dijalankan untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia.

Sampai kapan program Prakerja ini akan bergulir? Rudy Salahuddin yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian dan juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja memberikan jawabannya. 

Rudy mengatakan bahwa pemerintah berencana melanjutkan Program Kartu Prakerja hingga 2023. Program ini akan terus berlangsung hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Harusnya dengan komitemen pemerintah ini, Program Kartu Prakerja akan ada sampai masa jabatan Presiden berakhir," kata Rudi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).

Rudi menjelaskan skema awal Program Kartu Prakerja hanya berupa pelatihan peningkatan kualitas pekerja. Namun karena terjadi pandemi, program ini pun digabungkan dengan program bantuan sosial.

"Skema awalnya ini kan program untuk meningkatkan skill pekerja tapi kemudian dijadikan instrumen untuk bantuan sosial," kata dia.

Dia berharap dalam waktu dekat program ini akan kembali kepada tujuan awalnya. Mengingat saat ini kondisi pandemi sudah mereda dan mobilitas masyarakat berjalan menuju normal.

"Kita harap di semester kedua ini kondisinya membaik dan bisa menjadi moda awal untuk pelatihan. Kita juga tidak membatasi siapa yang mau ikut program ini tapi sasarannya untuk orang-orang yang mau dilatih untuk re-skilling atau up-skilling," kata dia.

Rudi menjelaskan setiap tahunnya Program Kartu Prakerja mendapatkan modal sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program peningkatan kemampuan pekerja yang selama 2 tahun ini dilakukan secara online.

"Kuota ini akan tergantung pelatihannya buat online atau offline. Kalau pelatihannya offline akan lebih besar dari yang dijalankan selama 2 tahun ini," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu kisah sukses pemerintah Indonesia dalam mentransformasikan pelayanan publik. Teknologi digital dan cara-cara inovatif yang biasa dilakukan oleh startup, diimplementasikan dalam Kartu Prakerja.

Dari studi yang dilakukan oleh berbagai pihak, Kartu Prakerja juga menunjukkan manfaat berarti bagi masyarakat Indonesia. Diawali dengan pengembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah, kemudian menyebabkan timbulnya perluasan penggunaan telepon seluler dan membantu industri teknologi informasi tumbuh secara signifikan. Kartu Prakerja memanfaatkan adanya perkembangan ini.

Ekosistem pembelajaran berbasis kemitraan di Kartu Prakerja kemudian dibangun dengan melibatkan ratusan pemangku kepentingan.

Saat ini, ratusan pemangku kepentingan terhubung melalui ekosistem dan lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja di 514 kabupaten dan kota telah dapat mendaftar, mengikuti kursus pelatihan, menerima sertifikat, mencari lowongan pekerjaan, dan melamar pekerjaan.

"Semuanya dilakukan 100 persen secara online, tanpa batasan ruang dan waktu,” ungkap Airlangga saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam webinar "Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough" dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Selain itu, Kartu Prakerja juga menawarkan insentif pasca pelatihan yang disalurkan melalui berbagai bank dan perusahaan fintech. Penerima dapat memilih sendiri saluran pembayaran dari Bank BNI, BCA, LinkAja, OVO, GoPay, atau Dana.

Prakerja adalah pelopor pembayaran Government-to-Person (G2P) yang memanfaatkan fintech. Ini adalah salah satu cara Kartu Prakerja berperan dalam mempercepat inklusi keuangan.

Sebelum adanya penelitian bersama antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan World Bank, Program Kartu Prakerja telah diteliti oleh berbagai pihak independen. J-PAL South East Asia dan Presisi sebelumnya telah mendiseminasikan hasil penelitiannya.

Masing-masing menyimpulkan bahwa program ini bermanfaat serta terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran, kemampuan kerja, kewirausahaan, pendapatan, daya beli, dan inklusi keuangan.

Studi yang dilakukan oleh Presisi, yang didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal, UNDP, dan Pemerintah Jepang, juga telah menemukan bukti ilmiah bahwa penerima manfaat perempuan, penerima manfaat yang tinggal di luar Jawa, dan penerima manfaat yang lulusan SMA atau lebih tinggi dan yang tinggal di area perkotaan sangat terbantu dengan adanya Program Kartu Prakerja.

Dengan dukungan yang terbukti secara ilmiah dalam adult learning, pemberdayaan perempuan, inklusi keuangan, pengurangan ketimpangan, pengangguran, dan kemitraan multi-stakeholder, Program Kartu Prakerja telah menerima apresiasi dari ADB, UNDP, UNESCO, dan lembaga penelitian lainnya. Program ini merupakan terobosan dalam transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.

“Namun demikian, kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan lebih lanjut dari berbagai mitra, diantaranya Bank Indonesia, United Nations, World Bank, Kementerian dan Lembaga Indonesia, Pemerintah Daerah, universitas, LSM, AFTECH, dan stakeholders lainnya untuk menuju visi Indonesia Emas,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir secara virtual dalam webinar ini diantaranya World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen, Director of Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division UN ESCAP Tiziana Bonapace, dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi.