Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Tembus Rp 3,9 T per Mei 2022

Liputan6.com, Jakarta Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan tembus Rp 3,95 triliun hingga Mei 2022. Angka ini meningkat 33,5 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran KUR bagi UMKM ini, jadi salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap angka penyaluran ini akan terus tumbuh kedepannya.

“Ini masih terus berjalan dan kami menargetkan angkanya terus tumbuh. Ini bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk membantu usaha yang digeluti UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi membahas penyalur KUR, mengutip keterangan resmi, ditulis Kamis (23/6/2022).

Penyaluran KUR sebesar Rp 3,95 T tersebut menjangkau lebih dari 93 ribu debitur yang menjalankan usaha perikanan di hulu hingga hilir. Penyaluran KUR terbanyak untuk kegiatan usaha budidaya, perdagangan hasil perikanan, dan usaha penangkapan.

Menteri Trenggono menambahkan, disamping menyalurkan pinjaman modal usaha pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM penerima manfaat. Pendampingan dilakukan di aspek produksi, jaminan kualitas dan mutu, hingga akses pasar produk yang dihasilkan.

Langkah tersebut, sambungnya, untuk membantu pelaku usaha lebih produktif sehingga usaha yang digeluti dapat terus berkembang. Terlebih di tengah situasi pandemi yang belum juga berakhir dan tantangan ekonomi global.

"Kita harus aware supaya terjadi pertumbuhan ekonomi yang optimal bagi penerima dan wilayahnya. Pendampingan kami berikan sampai usaha itu kuat dan tumbuh," terang Menteri Trenggono.

Selain itu, pihaknya rutin melakukan evaluasi untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Kemudian mampu menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai informasi, penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun lalu meningkat signifikan mencapai Rp8,05 triliun atau tumbuh 53,04 persen dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, KKP menargetkan penyaluran mencapai angka Rp8,9 triliun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Masih menyoal dorongan kesejahteraan masyarakat, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan bantuan senilai Rp 36 miliar ke masyarakat Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bantuan itu guna meningkatkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang mayoritas nelayan.

Penyerahan bantuan secara simbolis disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

"Dengan adanya bantuan ini, diharapkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Wakatobi semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat," ungkap Menteri Trenggono mengutip keterangan resmi, Kamis (9/6/2022).

Paket bantuan itu meliputi sarana prasarana perikanan tangkap seperti body kapal fiber berukuran 5 GT, mesin tempel 15 PK, mesin ketinting, paket pelampung, hingga ratusan unit alat tangkap. Kemudian ada bantuan peralatan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan seperti chest freezer dan cool box.

Bantuan juga mencakup sarana budidaya perikanan meliputi kebun bibit rumput laut, puluhan ribu benih ikan kakap, kendaraan roda tiga, hingga jaring KJA. Selain itu, ada juga bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia, bantuan pendidikan, serta bantuan perangkat teknologi untuk keselamatan nelayan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pembangunan di Indonesia. Lembaga pemerintah di pusat dan daerah harus saling bersinergi utamanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Semua lembaga pemerintahan harus saling terbuka dan saling bersinergi. Dan ini real pada tataran pelaksanaan. Saya tidak bisa mentoleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat, yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga," tegas Presiden.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 4,3 triliun. Angka ini untuk menunjang sejumlah kinerja dari jajaran KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambahan itu untuk alokasi kinerja pada 2023 mendatang. Ini akan melengkapi pagu anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 6,1 triliun.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp 4,33 triliun, sehingga usulan pagu indikatif KKP untuk 2023 sebanyak Rp 10,4 triliun," kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (15/6/2022).

Ia kemudian merinci alokasi tambahan anggaran tersebut untuk jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggaran untuk Sekretariat Jenderal ditambah Rp 50.000.000, Inspektorat Jenderal ditambah Rp 10.000.000, Ditjen Perikanan Tangkap ditambah Rp 1.490.000.000, dan Ditjen Perikanan Budidaya ditambah Rp 654.000.000.

Kemudian Ditjen PRL ditambah Rp 155.000.000, BPSDMKP ditambah Rp 870.000.000, serta BKIPM ditambah Rp 90.000.000.

"Ditjen Perikana Tangkap untuk operasional SKPT, sarana dan orasarana pelabuhan perikanan, mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi," katanya.

Lalu, untuk pembangunan kampung nelayan maju, pembangunan pelabuhan perikanan Salahutu di Maluku Tengah. Ini untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional.