Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 telah mencapai Rp113,5 triliun per 17 Juni 2022. Angka ini mencapai 24,9 persen dari total alokasi Rp455,62 triliun.
"Ini realisasi per 17 Juni bukan Mei," tekannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/6).
Baca Juga
Sri Mulyani merinci, realisasi terbesar digunakan untuk program perlindungan masyarakat sebesar Rp 57 triliun. Capaian ini setara 36,9 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.
Advertisement
Dalam bahan paparannya, anggaran tersebut untuk pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,35 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, Program Kartu Sembako Rp18,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Kemudian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp7,2 triliun bagi 21,8 juta KPM, BLT Desa Rp10,9 triliun bagi 6,5 juta keluarga.
Diikuti, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp1,3 triliun kepada 673,5 ribu penerima, serta Kartu Prakerja Rp4,4 triliun untuk 1,23 juta penerima.
Realisasi anggaran terbesar kedua PEN ialah program penguatan ekonomi mencapai Rp 28,8 triliun dari total pagu Rp 178,32 triliun.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Program Padat Karya
Adapun penggunaan meliputi program padat karya Rp 5,5 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 0,9 triliun, ketahanan pangan Rp6 triliun, ICT Rp 1,6 triliun, kawasan industri Rp 0,6 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp 8,23 triliun, dan insentif perpajakan Rp 6 triliun.
Terkecil, program penanganan kesehatan Rp 27,6 triliun. Capaian ini setara 22,5 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.
Realisasi digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 20,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 2 triliun. Lalu, insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun dan Dana Desa bagi penanganan Covid-19 Rp 2,5 triliun.
Realisasi penguatan pemulihan ekonomi ini terdiri atas program pariwisata Rp0,19 triliun, ICT Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,14 triliun serta insentif perpajakan Rp5,2 triliun.
Advertisement
Sri Mulyani Was-Was Lonjakan Kasus Covid-19 Ganggu Pemulihan Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 di luar negeri maupun Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dia khawatir, peningkatan penularan virus corona jenis baru tersebut akan menganggu tren pemulihan ekonomi nasional.
Adapun, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, kasus positif Covid-19 bertambah 1.985 per Rabu (22/6).
"Kita juga waspada karena ada peningkatan tren dari kasus dalam negeri maupun belahan dunia. Kita lihat risiko baru yang muncul ancam outlook atau proses pemulihan ekonomi yang mulai aktif," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/6).
Selain hambat pemulihan ekonomi, peningkatan kasus harian Covid-19 juga berpotensi menghambat upaya pemerintah menuju endemi. Mengingat, peningkatan kasus positif Covid-19 dapat mempengaruhi gerak mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Untuk itu, Sri Mulyani mendorong percepatan dan pemerataan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immuity.
"Kita akan terus memantau jumlah kasus, maupun dari sisi vaksinasi, untuk meyakinkan tahun 2022 ini kita betul menuju transisi endemi," tutupnya.
Sri Mulyani: Banyak Negara Habis-habisan Hadapi Covid-19
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika seluruh negara-negara di dunia sedang mengalami situasi yang sulit. Usai menghadapi pandemi Covid-19 kemudian berlanjut dengan kondisi geopolitik perang Rusia Ukraina.
Ini diungkapkan Sri Mulyani saat menghadiri acara Kick Off Kerjasama PKN STAN dan Kementerian Desa PDT di Tangerang, Rabu (22/6/2022).
Indonesia dikatakan kini sedang hidup di dunia yang sedang bergerak dan berubah. Sebagai contoh adanya perang di Ukraina yang memberikan imbas besar bagi dunia.
Ini karena negara yang sedang berperang memegang peranan penting. Mulai dari produsen energi dunia nomor tiga terbesar, produsen gandum, pupuk hingga minyak goreng nonsawit terbesar dunia.
"Hari semua negara di dunia sedang dilanda dengan situasi harga energi naik, harga pupuk naik harga pangan naik, sehingga semua decision maker di dunia ini baru 2 tahun kita menghadapi covid di mana banyak negara sudah habis-habisan menghadapi Covid habis-habisan," jelas dia.
Indonesia sendiri, kata Sri Mulyani sejatinya sedang pulih menghadapi dampak Covid-19. Di mana dampak tersebut mulai dari pendapatan negara yang turun, belanja negara naik, defisit bertambah yang bersumber dari utang. Kemudian juga angka kemiskinan yang naik.
Kemudian ketika Indonesia sedang berjuang pulih harus kembali menghadapi kondisi geopolitik Rusia Ukraina.
"Dan kita sekarang mencoba untuk pulih rakyatnya pulih kesehatannya pulih APBN nya pulih baru dalam tahap pemulihan awal dunia dihadapkan pada geopolitical situation yang luar biasa," lanjut dia.
Meski demikian, dia memastikan jika pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan regulasi termasuk APBN untuk melindungi Indonesia dari berbagai guncangan yang disebutnya sangat luar biasa.
"Kementerian keuangan sering menggunakan terminologinya APBN adalah shock absorber, hidup itu selalu penuh dengan syok," dia menandaskan.
Advertisement