Jokowi: G7 dan G20 Memiliki Tanggung Jawab Besar Atasi Krisis Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Pesiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim.

Hal tersebut Presiden Jokowi sampaikan saat menghadiri KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin 27 Juni 2022.

Turut mendampingi Jokowi dalam sesi ini yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini," kata Jokowi, dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, Selasa (28/6/2022).

Jokowi menegaskan, pangan adalah permasalahan Hak Asasi Manusia yang paling dasar.

Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya.

"Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global, harus kembali normal," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengreintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global.

Jokowi membeberkan, ada dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan.

Kemudian yang kedua, menurut Jokowi adalah komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.

"Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti Bank, asuransi, perkapalan dan lainnya," demikian pernyataan Jokowi pada KTT G7 sesi II.

Selain itu, Jokowi juga menaruh perhatian besar pada dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk.

"Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, maka krisis beras yang menyangkut 2 milyar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Presiden kembali menyerukan pentingnya negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan ini, juga mengundang para pemimpin G7 untuk hadir dalam KTT G20 di Bali.

"Saya tunggu para pemimpin G7 untuk hadir dalam KTT G20. Sampai jumpa di Bali, 15-16 November 2022," pungkas Jokowi.

Sebagai informasi, KTT G7 ke-48 digelar di Elmau, Jerman, merupakan pertemuan tahunan negara G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20.

Dalam KTT G7 kali ini, Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia.

"Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya," ucap Jokowi di Jakarta sebelum keberangkatannya ke Munich, Minggu, 26 Juni 2022.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri KTT G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan, di Elmau, Jerman pada Senin, 27 Juni 2022.

 Dalam acara tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium," ujar Jokowi, dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, Selasa (28/6/2022).

Menurut Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar.

Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif.

Jokowi mengungkapkan, "Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar USD untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru".

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya, risiko perubahan iklim sangat nyata dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau.

Risikonya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan, Jokowi memperingatkan.