Cegah Krisis Pangan, Indonesia Perlu Reformasi Kebijakan Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dipandang perlu mereformasi total kebijakan sektor pertanian. Langkah reformasi kebijakan sektor pangan ini guna mencegah terjadinya krisis pangan.

Konflik geopolitik global yang mempengaruhi kondisi ekonomi dunia, ancaman perubahan iklim dan permasalahan produktivitas membuat Indonesia tidak lepas dari ancaman krisis ini.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menjelaskan, diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri dari produksi, distribusi, rantai pasok dan juga perdagangan internasional.

"Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang dalam memastikan ketersediaan pangan untuk konsumen,” jelas kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2022).

Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara. Indeks ini juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat 113 dari 113 dalam Sumber Daya Alam dan Ketahanan, yang dapat diartikan Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, perubahan iklim, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-54 dalam Keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam Kualitas & Keamanan.

Felippa menjelaskan, peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari risiko-risiko tadi. Swasembada, yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian, sudah tidak relevan untuk Indonesia.

“Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian sudah menunjukkan adanya keterbatasan pada daya dukung lahan untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan,” urai Felippa.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ia menambahkan, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada intensifikasi yang fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan menggunakan input pertanian berkualitas. Kebijakan ini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dengan memastikan lingkungan bisa terus memberikan manfaat kepada manusia, dengan cara-cara yang aman.

Peneliti CIPS Aditya Alta menyebut, upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Tanah Air, seperti penambahan jumlah penduduk, berkurangnya lahan produktif dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing pertanian nasional.

Statistik menunjukkan produktivitas padi, kedelai dan bawang merah cenderung mendatar dalam beberapa tahun terakhir dengan masing-masing di angka 5 ton per hektar gabah kering giling, 1,5 ton per hektar biji kering dan 10 ton per hektar.

CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses petani terhadap pupuk, penanganan serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Selain itu, juga dapat dilakukan perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.

Ketimpangan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga merupakan isu yang penting untuk diselesaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional.