Menteri Bahlil Ajak Negara G20 Kolaborasi Pulihkan Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia,  menyebut pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi perhatian khusus dalam agenda Presidensi G20 Indonesia.

“Hampir semua negara punya soal sama yaitu mengendalikan Covid dan pemulihan pasca ekonomi pasca pandemi” kata Bahlil dalam sambutannya di acara pertemuan 2nd Trade Invesment and Industry Working Group (TIIWG), di Surakarta, Rabu (6/7/2022).

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi global menghadapi banyak tantangan, tidak hanya dampak dari pandemi saja. Melainnya, adanya konflik geopolitik juga menjadi tantangan yang cukup signifikan terhadap pemulihan ekonomi global.

Disisi lain, tekanan inflasi tinggi dan terbatasnya ketersediaan pangan serta energi juga menyebabkan penurunan daya beli sekaligus menimbulkan kerentanan terhadap masyarakat di negara-negara berkembang. Bahkan, kata Bahlil dampaknya bisa menyebabkan negara tersebut jatuh ke jurang kemiskinan.

Maka seluruh dunia khususnya anggota G20 harus bergandengan tangan, untuk menyelesaikan masalah rantai pasok dunia demi mendukung capaian SDG's terutama poin 1 dan 2, yakni mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan. 

"Singkatnya, G20 harus jadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil sejahtera inklusif dan lestari, khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok miskin dan rentan," ujarnya.

Bahlil menyebut perdagangan, investasi dan industri merupakan faktor kunci dalam upaya pemulihan ekonomi global. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena kemajuan perdagangan merupakan hasil sektor industri yang maju, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  melaksanakan pertemuan kedua Trade Investment and industry working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 5-7 Juli 2022.

Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

Menurut Bahlil, sangat penting menyampaikan kembali terkait larangan ekspor nikel kepada delegasi G20 yang hadir. Tujuannya, supaya negara G20 paham langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut.

"Kita kan dibawa ke WTO oleh beberapa negara lain, tadi saya sengaja menyampaikan bahwa sudah harus diforum ini membahas harus ada kesamaan pandang bahwa berdiri sama tinggi duduk sama rendah, dan diberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk mengatur posisi negaranya masing-masing," kata Bahlil, dalam sambutannya di acara pertemuan kedua TIIWG G20, Rabu (6/7/2022).

"Tadi itu saya sengaja memang untuk memberikan pencerahan secara gamblang bahwa konsensus negara di dunia ini untuk mengarah ke green energy lingkungan kesejahteraan ini kan menjadi suatu keharusan," tambahnya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah, terutama nikel.

"Ini sejalan dengan visi bapak presiden terkait transformasi ekonomi, begitu kita melakukan hilirisasi nikel kita," ujarnya.

Terkait dengan nikel, menurutnya harus diperjuangkan. Selain itu, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah," katanya.

Kata Bahlil, Indonesia merupakan penghasil timah kedua terbesar di dunia, posisi pertama adalah China. Namun, untuk volume ekspor lebih besar dibandingkan China. Oleh karena itu, didorong hilirisasi produk tambang unggulan Indonesia guna mencegah penambangan liar.

"Kita jaga, kalau tidak penambangan liar terus terjadi. Penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produksi kita ini kan bahaya, jadi kita mengelola dan melakukan penataan yaitu dalam rangka mendorong agar terwujudnya industri yang ramah lingkungan memakai energi baru terbarukan dan nilai tambahnya ada dikita," pungkasnya.