Tarif Baru Pulau Komodo Kurang Kajian Konsumen

Liputan6.com, Jakarta Pakar memandang ada yang kurang dalam kajian kebijakan penetapan harga tiket Pulau Komodo. Yakni, terkait kemampuan konsumen untuk membeli.

Artinya, daya beli wisatawan dalam hal ini diabaikan dalam penentuan harga baru Taman Nasional Pulau Komodo. Pemerintah dinilai hanya melihat dari sisi konservasi.

"Ada yg kurang dalam kajian tim ahli utk menetapkan kebijakan baru harga masuk ke Taman Nasional Komodo. Perhitungan harga hanya dilakukan dr perspektif kepentingan konservasi, tanpa mempertimbangkan faktor pasar (konsumen/wisatawan) yaitu kemampuan daya beli konsumen," kata Konsultan Pemasaran Yuswohady, mengutip unggahan Instagram miliknya, Sabtu (6/8/2022).

Managing Partner Inventure ini menyebut, akibatnya harga yang muncul menjadi sedemikian aneh. Angkanya melambung ribuan persen hingga ditetapkan Rp 3,75 juta.

Ia membandingkan dengan kenaikan harga bahan bakar atau tiket pesawat yang tak besar. Tapi menimbulkan gejolak di masyarakat cukup besar.

"Bagaimana enggak aneh, Mana ada kebijakan kenaikan harga mencapai ribuan persen. Kenaikan harga BBM or tiket pesawar 10-20 persen saja menimbulkan demo dimana-mana, apalagi kenaikan belasan ribu persen,"ujar dia.

Ia menegaskan pentingnya kajian konsumen ini. Ia menyebut, dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek dan ujungnya mempengaruhi tingkat ekonomi.

"Karena jika tak ada dan kemudian harga yg ditetapkan ternyata jauh di luar jangkauan kemampuan konsumen, maka dampaknya fatal: demand-nya akan mati alias tak ada lagi wisatawan yang berkunjung," ujarnya.

"Klo tak ada wisatawan berkunjung, maka dampak eksternalitasnya akan ke mana2: pencaharian pemandu wisata mati, bisnis agen perjalanan mati, UMKM oleh2/cinderamata mati," tambahnya.

Yuswohady menyampaikan, kondisi-kondisi demikuan yang dirasakan para pelaku pariwisata di Pulau Komodo. Bahkan, memicu demonstrasi hingga bentrok fisik dengan aparat.

"Dalam studi konsumen untuk penetapan harga, biasanya penyedia produk/layanan mencari besaran harga yang dianggap konsumen terlalu mahal vs terlalu murah," ujarnya.

Dari perhitungan itu, bisa diukur berapa harga yang pas untuk diterapkan. Ini juga disebut menjadi win-win solution bagi regulator dan pelaku usaha.

"Intinya saya ingin mengatakan bahwa, kebijakan harga di Pulau Komodo tak bisa hanya mempertimbangkan kepentingan konservasi semata, Tapi juga harus melihat keberlangsungan para pelaku pariwisata yang berpuluh tahun menggantungkan hidupnya di situ," terang dia.

"Sesuai prinsip SUSTAINABLE tourism n INCLUSIVE tourism, seharusnya pemerintah menyeimbangkan kepentingan seluruh stakholders, shg bisa "hidup berdampingan" secara lestari," tukas Yuswohady.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah akan melakukan evaluasi harga tiket Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta yang berlaku setahun penuh. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti kita evaluasi dan nanti kita akan lihat lagi," kata dia di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Menurut dia, saat ini pemerintah memang tengah melakukan rehabilitasi terhadap kawasan Pulau Komodo. Hal ini juga dilakukan dengan melakukan pembatasan kunjungan ke destinasi wisata di Labuan Bajo, NTT tersebut.

"Karena memang ada konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan, ditambah lagi dengan adanya pembatasan jumlah (pengunjung). Tentu kita akan perhatikan dan akan kita bahas dengan kementerian teknis," tutup Airlangga.

Sebelumnya, harga tiket masuk Taman Nasional Komodo akan naik mulai 1 Agustus 2022 dari awalnya sebesar Rp150.000 per kunjungan, akan naik menjadi Rp3,75 juta dan berlaku setahun penuh.

Tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar, sedangkan ke Pulau Rinca tarifnya tetap sama.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno, menjelaskan alasan kenaikan ini diberlakukan demi aspek konservasi lingkungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Menurutnya, faktor ekonomi tidak berarti jika konservasi lingkungan tidak diperhatikan.

Kenaikan tiket ini sendiri juga dimaksudkan agar mengurangi jumlah kunjungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

"Dampak yang ingin dicapai yaitu pembatasan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar untuk akses konservasi. Jadi konservasi dan ekonomi harus berjalan beriringan, salah satunya dengan pembatasan pengunjung," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing, Senin, 25 Juli 2022 lalu.