Raker dengan Erick Thohir, DPR Minta Pemerintah Segera Terapkan Pembatasan Pembelian BBM

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mendorong pemerintah segera menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi. Tujuannya agar konsumsi jenis BBM subsidi itu bisa lebih tepat sasaran.

"Dari awal posisi saya pribadi memandang kenaikan harga BBM akan lebih tepat apabila dilakukan pembatasan karena narasi yang dibangun pemerintah adalah narasi bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, yang dilakukan harusnya supaya tepat ya dilakukan pembatasan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/9/2022).

Tak hanya itu saja, anggota DPR RI fraksi PDIP tersebut, juga mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui, Pemerintah dikabarkan tengah menggodok aturan terkait penunjukan teknis pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan solar.

Langkah pembuatan aturan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan solar ini agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran. Namun, hingga BBM naik pada 3 September, aturan pembatasan tersebut tak kunjung dijalankan.

"Harap segera direvisi sehingga bukan hanya Solar, tapi Pertalite nanti bisa dilakukan pembatasan," ujar Harris.

Disisi lain, Harris juga menyoroti subsidi dan kompensasi energi yang diprediksi akan terus bengkak ke kisaran Rp 650 triliun meski harga BBM sudah naik. Padahal dilihat alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun depan lebih kecil dibanding 2022 yaitu Rp 336,7 triliun. Oleh karena itu, dia menegaskan agar pemerintah bisa menerapkan segera pembatasan pembelian BBM subsidi seiring dengan menurunnya anggaran subsidi energi tersebut.

"Kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi sehingga ini harus dilaksanakan pembatasan di tahun ini," pungkasnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barel.

Angka ini, kata Mulyanto, jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP yang ditetapkan dalam APBN Perubahan tahun 2022 yaitu sebesar USD 100 per barel.

"Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus segera meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Menurutnya, tidak pantas Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

"Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran," ujarnya.

Anggota Komisi VIII menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Itu sebabnya Amerika, Malaysia dan beberapa negara lain kabarnya menurunkan harga BBM-nya. Bahkan di Indonesia sendiri, menyusul Pertamina, Shell dan VIVO, kemarin BP menurunkan harga jual BBM-nya.

"Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk," tandas Mulyanto.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna peringatan HUT ke-77 DPR. Dalam rapat paripurna ini beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Saat pimpinan Banggar menyampaikan laporan RUU tersebut, fraksi PKS menyampaikan interupsi dan dilanjutkan melakukan walk out keluar dari ruang paripurna.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi tentang apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Puan, Selasa 6 September 2022.

Ketua DPP PKS Mulyanto langsung melakuan interupsi. “Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” ujar Mulyanto.