Tak Mau Rugi, BI Ogah Lepas Ekosistem Keuangan Digital ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) terus memperkuat dan mempercepat ekosistem keuangan digital melalui sistem BI-Fast. Salah satunya dengan membuka potensi penurunan tarif transfer antar bank via BI Fast agar menjadi lebih murah, dari yang dikenakan saat ini sebesar Rp 2.500.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan, pengambilalihan tugas ini sedikit menyebrang dari pandangan konservatif banyak orang, yang menilai tugas bank sentral ialah di bidang moneter dan makroprudensial.

Namun, ia menambahkan, Bank Indonesia juga melakukan reposisi melalui penguatan ekosistem pembayaran digital end to end agar tidak dikuasai pihak swasta.

"Jadi reposisinya adalah penguatan ekosistem pembayaran end to end agar tidak dikuasai oleh private. Contohnya, kemarin Alipay di China. Itu adalah private, kita tidak mau, karena itu akan merugikan masyarakat," ujar Doni dalam sesi sosialisasi BI Fast kepada pelaku usaha bersama Bank Indonesia Sumut, Jumat (23/9/2022).

Doni menyatakan, Bank Indonesia lantas mengambil alih peran penguasaan ekosistem keuangan digital end to end agar bisa dikuasai dan dinikmati seluas-luasnya oleh publik.

"Tentunya kita akan ambil alih, jadi ekosistem yang end to end itu harus dikuasai oleh publik, tentunya bank sentral yang bertugas di situ. Itu kenapa kami hadir untuk menyampaikan urusan sistem pembayaran end to end itu adalah urusan bank sentral," tegasnya.

Dalam hal ini, Bank Indonesia pun dituntut terus melakukan reformasi guna mewujudkan sistem ekonomi dan keuangan digital yang handal. Menurut Doni, peran tersebut bakal sulit dilakukan oleh pihak swasta yang berorientasi pada profit perusahan.

"Oleh karena itu, kita dituntut strike the right balance. Kalau di swasta, bagaimana menyeimbangkan inovasi dan risiko kan enggak bisa mereka ambil. Oleh karena itu tentunya kita yang mengambil alih, kita melakukan reformasi di segala aspek, bagaimana cara memandang bisnis, mengaturnya, dan lain sebagainya," tuturnya.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital naik dampak tren belanja online. Transaksi ekonomi dan keuangan digital ini tidak terpengaruh pelemahan perekonomian global akibat lonjakan inflasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat, nilai transaksi digital banking mencapai Rp 4.557,5 triliun pada Agustus 2022. Angka ini meningkat 31,40 persen secara year on year (yoy) sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat.

"Sementara itu, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 43,24 persen (yoy) mencapai Rp 35,5 triliun," imbuh Perry dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Selanjutnya, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu Automatic Teller Machine (ATM), kartu debet, dan kartu kredit mencapai Rp 722,5 triliun. Angka ini meningkat sebesar 34,72 persen (yoy).

Perry mengungkapkan, lonjakan transaksi keuangan digital itu ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk melakukan kegiatan berbelanja daring. Hal ini ditunjang oleh perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang ang Diedarkan (UYD) pada Agustus 2022 meningkat 6,96 persen (yoy) mencapai Rp902,7 triliun.

Untuk itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk peredaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022.

"Bank Indonesia juga terus mendorong inovasi sistem pembayaran dengan melanjutkan persiapan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik secara bertahap," kata dia.