Punya Utang Rp 1.500 Triliun, BUMN Masih Sehat?

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kalau utang konsolidasi BUMN tembus ke Rp 1.500 triliun. Kendati begitu, ia masih memandang kalau jumlah itu masih cukup sehat dibandingkan dengan kinerja dari perusahaan pelat merah.

Beberapa kali Erick Thohir memang menyinggung soal jumlah utang BUMN. Dia pun membandingkan tingkat utang BUMN dengan besaran investasi yang didapatkan.

"Nah jadi kalau ada persepsi yang kemarin bilang BUMN ini banyak utang, banyak utang, kita selalu sudah persentasikan bahwa total utang BUMN yang memang kita bandingkan dengan investasi, nah kembali kita bandingkan dengan investasi itu total utang Rp 1.500 triliun dan tentu equity atau modal yang investasi itu mencapai Rp 4.200 triliun," kata dia dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Rabu (28/9/2022).

Atas perbandingan ini, Erick mengklaim kalau keadaan perusahaan pelat merah masih dalam kondisi sehat. "Artinya apa? Probabilitas perbandingannya itu kira-kira 35 persen antara utang dengan tentunya equity. Artinya juga kembali sehat," tegasnya.

Kendati begitu, pihaknya tak menutup mata soal adanya BUMN yang kurang sehat. Sebagai langkah penyehatan, ia membentuk portofolio perbaikan tersebut.

"Kita tidak menutup mata, ada juga BUMN-BUMN yang kurang sehat. Nah karena itu kita sejak awal membentuk yang namanya portofolio daripada perbaikan BUMN-BUMN itu," ujar Erick Thohir.

Sementara itu, mengacu catatan yang ada, laba bersih konsolidasi BUMN sebesar Rp 124,7 triliun di 2021. Angka ini meningkat 838,2 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 13,3 triliun.

Erick mengatakan dari laporan laba rugi konsolidasi Portofolio BUMN, dapat dilihat kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan konsolidasi tahun 2021 meningkat menjadi Rp 2.292,5 triliun, atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan tahun 2020.

"Artinya apa? angka ini angka yang sangat signifikan, kalau kita bandingkan dengan APBN negara kita yang kurang lebih angkanya mungkin Rp 2.500 triliun, jadi proporsinalnya hampir mirip," kata dia.

Hal ini didorong oleh pertumbuhan harga komoditas global, peningkatan penjualan akibat peningkatan aktivitas penanggulangan Covid-19 dan pertumbuhan volume penjualan akibat pemulihan sebagian kegiatan ekonomi di beberapa klaster.

Sementara margin EBITDA, sebagai indikasi efisiensi operasional, mengalami peningkatan menjadi 20,4 persen di tahun 2021 terutama disebabkan perbaikan efisiensi pada beban operasional tidak langsung.

Adapun restrukturisasi utang dan penurunan tingkat bunga pinjaman pada tahun 2021 mengakibatkan penurunan beban bunga konsolidasi dari semula Rp 91,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 73,5 triliun di tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir merilis laporan keuangan tahunan konsolidasian BUMN. Dengan begitu, laporan kinerja dari seluruh BUMN bisa dihimpun dalam satu laporan keuangan.

Erick mengatakan kalau transformasi di tubuh BUMN bukan hanya di sisi model bisnis dan sumber daya manusia (SDM). Tapi juga menyasar konsolidasi laporan keuangan secara menyeluruh.

"Karena tentu sebagai perusahaan milik negara, kita pentinf sekali mempunya buku yang merupakan yang kita bisa baca bersama-sama, dan ini menjadi bagian juga dari transparasi dan Good Corporate Governance (GCG) yang kita ciptakan selalu dimana keterbukaan itu menjadi suatu hal yang penting buat kita semua," paparnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (28/9/2022).

Dengan adanya laporan ini, nantinya bisa jadi salah satu modal untuk mengidentifikasi kinerja masing-masing perusahaan. Ditambah lagi, adanya laporan yang menyeluruh dari mulai pendapatan hingga proses kinerja perusahaan.

Buku laporan konsolidasian ini disebut menjadi yang pertama di Kementerian BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMN kepada publik.

"Dan ini Saya rasa baik, ketika kita punya early warning sistem, ketika kita bisa melihat identifikasi masing-masing performance dari masing-masing bumn, kita juga bisa memprediksi daripada keberlanjutan ataupun startegi besar bumn itu kedepannya," paparnya.

Menurutnya, di era saat ini, setelah melewati pandemi covid-19 ditambah situasi geopolitik global, diperlukan adanya roadmap jangka panjang. Baik dari sisi kementerian BUMN maupun bagi masing-masing perusahaan pelat merah.