Pemerintah Ingin Neraca Komoditas jadi Dasar Kebijakan Ekspor Impor

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus melakukan upaya untuk mewujudkan platform data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional dalam bentuk Neraca Komoditas (NK).

Pembentukan NK sendiri diharapkan dapat menjadi data referensi tunggal antar Kementerian/Lembaga (K/L), platform tunggal pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) ekspor impor, memberikan jaminan kepastian waktu, jumlah, dan biaya perizinan, mendorong penyederhanaan tata niaga, peningkatan transparansi, dan menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Jadi NK tidak hanya sebagai dasar penerbitan PI dan PE, lebih dari itu sebenarnya sebagai dasar utama pengambilan kebijakan nasional. Dengan basis neraca yang kuat pemilihan kebijakannya akan tepat dan akuntabilitasnya terutama sangat objektif,” ungkap Sesmenko Susiwijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Lebih lanjut, NK akan difungsikan sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI), acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, serta menjadi acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor dari K/L Pembina Sektor Komoditas.

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, penetapan komoditas yang penerbitan PE dan PI dilaksanakan berdasarkan NK akan dilakukan secara bertahap.

Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan penyiapan komoditas untuk implementasi NK dan dimasukkan ke Sistem Nasional NK (SiNas NK), terdapat 24 kelompok komoditas  (19 kelompok komoditas yang baru ditetapkan di tahap II di tahun 2022 dan 5 kelompok komoditas yang sudah ditetapkan di tahap I di tahun 2021) yang sudah siap untuk implementasi NK dan dimasukkan ke SiNas NK.

Terdapat beberapa poin utama dalam evaluasi RK tersebut, mulai dari pengintegrasian data pada sistem di setiap K/L pembina ke dalam SiNas NK untuk memudahkan pemantauan tahapan verifikasi dan penerbitan izin PI dan PE, prosedur pengajuan RK untuk Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), hingga mekanisme penetapan NK berdasarkan kelompok komoditas.

Selain itu, untuk menjamin kelangsungan izin berusaha, PI dan PE yang sudah diterbitkan sebelum penetapan NK masih dapat digunakan sampai masa berlakunya selesai.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Direktur Pengelolaan Layanan Data Dan Kemitraan LNSW, Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, Direktur Eksekutif Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI), Expert for Steel Industry Analysis & Database (IISIA), Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kemenko Perekonomian, dan Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menyetop ekspor timah, tembaga, dan komoditas lainnya yang masih dalam bentuk mentah. Sebelumnya, Jokowi sudah menyetop ekspor nikel mentah.

“Hilirisasi, jangan sampai berpuluh puluh tahun hanya mengekspor komoditas mentah saja. Harus kita paksa, dulu nikel kita setop ramai, semua orang menyampaikan hati-hati ekspor kita bisa anjlok karena menghentikan nikel,” kata Jokowi dalam UOB Annual Economic Outlook 2023 bertajuk “Emerging Stronger in Unity and Sustainably”, Kamis (29/9/2022).

Sebelum ekspor nikel mentah dihentikan, pendapatan ekspor nikel mentah setiap tahun hanya USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun per tahun. Namun, setelah ekspor nikel mentah dihentikan, pendapatan dari ekspor komoditas tersebut melonjak menjadi USD 20,9 miliar setara Rp 360 triliun.

“Begitu kita hentikan coba cek. Di tahun 2021 USD 20,9 miliar. Jadi meloncat dari USD 1,1 miliar ke USD 20,9 miliar, dari Rp 15 triliun meloncat ke Rp 360 triliun. Itu baru nikel. Kita setop lagi timah, tembaga, kita setop lagi bahan-bahan lain yang kita ekspor mentahan,” tegas Jokowi.

Di samping itu, Jokowi menyoroti soal aspal. Di Buton Sulawesi Tenggara terkenal dengan tambang aspal. Tapi justru Indonesia masih impor aspal 5 juta ton per tahun.

Ternyata setelah Jokowi telusuri, hanya ada satu perusahaan yang memproduksi aspal, dan produksinya masih rendah yaitu 100 ribu ton per tahun. Hal inilah yang harus didorong dan merupakan peluang untuk mendatangkan investasi.

“Saya cek di Buton, kenapa kita masih impor aspal, kira-kira 5 juta ton per tahun. Kita punya aspal kok, saya cek ke lapangan ternyata tidak ada industrinya, baru ada 1 yang produksinya hanya 100 ribu ton per tahun, kita malah impor, ini apa-apaan kesalahan seperti ini harus dihentikan. Itu peluang investasi di industri aspal,” jelas Jokowi.

Lanjut Jokowi, masalah fundamental lainnya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi juga harus terus diperbaiki. Sejauh ini Indonesia memiliki ketahan energi B30 nanti bisa ditingkatkan menjadi B40, sehingga Indonesia betul-betul kuat dalam ketahanan energi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada impor aspal pada dua tahun mendatang atau hingga 2024. Ketegasan ini diambil karena industri dalam negeri bisa memenuhi kebutuhannya.

“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing silahkan,” kata Presiden Jokowi usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), dikutip dari Antara, Selasa (27/9/2022).

Presiden Jokowi mengatakan Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.

“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” ujar Presiden Jokowi.

Karena itu Presiden memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Dia menginginkan terdapat hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

“Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton, karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, hilirisasi industri aspal di Buton juga akan meningkatkan pendapatan negara, diantaranya melalui penerimaan pajak.

“Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan ada di sini, sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal,” kata Presiden Jokowi.