Diragukan Bank Dunia, Indonesia Yakin Tak Ada Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen dua tahun lalu atau pada 2024. Namun target tersebut diragukan oleh Bank dunia bisa tercapai. 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Kepala Bappenas) Pungky Sumadi menjelaskan, pemerintah secara konsisten terus menekan angka kemiskinan eksprem dengan berbagai ekstrem.

Hal ini merespons keraguan World Bank atau Bank Dunia tekait upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di tengah perlambatan perekonomian dunia.

Bank Dunia memperkirakan jumlah penduk miskin Indonesia bertambah 13 juta orang akibat dampak pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik dunia.

"Apapun yg terjadi kita akan tetap konsisten (turunkan kemiskinan ekstrem nol persen) dengan kebijakan pemerintah. Kita tidak akan terpengaruh dengan perubahan perhitungan siapa pun," kata Pungky di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (10/10).

Pungky menyampaikan, keraguan Bank Dunia terkait kemampuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hal yang wajar. Mengingat, metode perhitungan angka kemiskinan yang digunakan Bank Dunia berbeda dengan pemerintah.

"Intinya, perubahan target, cara perhitungan yang dilakukan World Bank itu bukan sekali ini, kebetulan saya sudah cukup lama dengan urusan kemiskinan dan itu sudah berulang-ulang," bebernya.

Pungky menyampaikan, pemerintah sendiri saat ini terus bekerja keras untuk mewujudkan angka kemiskinan esktrem nol persen di 2024 mendatang. Antara lain dengan memetakan sejumlah provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan penduduk tergolong tinggi.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah daerah terkait untuk mencari sumber ekonomi baru untuk mengentaskan kemiskinan penduduknya. Antara lain dengan pengembangan sektor pariwisata ataupun sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Banyak pendekatan kemiskinan kita tidak lagi sektoral tetapi kewilayahan. Artinya apa, setiap desa itu nanti akan memiliki ciri khas sendiri apa yang menjadi penyebab kemiskinan utama mereka," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Target tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021.

“Tadi arahan Bapak Presiden terkait agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 targetnya adalah nol persen dan kemungkinan di tahun 2022 kita kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan pada tahun ini difokuskan pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan berada di angka 3-3,5 persen.

“Di tahun 2023-2024 di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3 sampai 3 persen. Dan di 2024, kemiskinan ekstremnya adalah nol persen,” ungkap Airlangga.

Selain itu, Airlangga turut menyampaikan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berkunjung ke tujuh provinsi prioritas untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan menjalankan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

“Program yang didorong untuk tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu kali 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes, dan ini penyesuaian PMK sedang disiapkan,” ucap Airlangga.

Program lainnya adalah program kartu sembako yang juga ditambah Rp300 ribu kali 3 bulan. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini yang turut serta dalam rapat tersebut menyatakan bahwa jumlah sasaran program kartu sembako sekitar 1,4 juta sasaran dan akan dilaksanakan pada akhir atau awal Desember.

“Dan kemudian akan ada survei khusus (survei sosial ekonomi nasional atau susenas) kemiskinan bulan Desember,” tandas Airlangga.