Utang Indonesia Rp 4,4 Triliun ke 4 Negara Dihapus per September 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangah mencatat sekitar USD 290,50 juta utang Indonesia ke sejumlah negara telah dihapus per September 2022. Angka ini setara dengan Rp 4,4 triliun (kurs Rp 15.300).

Bukan tanpa sebab, penghapusan utang luar negeri ini terjadi karena adanya pengalihan nominal utang menjadi pembiayaan sebuah program yang perlu dijalankan. Skema itu disebut dengan debt swap.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan kalau skema ini telah dijalankan dengan 4 negara. Yakni, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Italia.

"Hingga 30 September 2022 sudah terealisasi sebesar equivalen USD 290,51 juta, dan sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati, Pemerintah juga turut berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai equivalen USD 215,35 juta," kata dia kepada Liputan6.com, Minggu (16/10/2022).

Dia menerangkan, skema debt swap ini berlaku untuk pinjaman bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Secara umum, Debt swap merupakan cara pembayaran atau penghapusan utang yang dilakukan melalui mekanisme pertukaran utang ke dalam bentuk saham atau investasi kegiatan.

Dia menerangkan total utang yang akan dihapus dari 4 negara tersebut mencapai Rp 5,1 triliun. Dengan pengalihan ke berbagai program, mulai dari sektor lingkungan hingga pendidikan, total realisasi per September 2022, mencapai 175 proyek.

"Total kumulatif nilai komitmen yang disepakati mencapai sebesar eq USD 334,94 juta (utang yang akan dihapus), yang tersebar di berbagai sektor (lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Keempat negara yang menghapuskan utang memiliki program yang berbeda-beda yang harus dijalankan pemerintah. Misalnya, Australia meminta Indonesia menjalankan program di bidang kesehatan atau debt to health.

Sementara, Amerika Serikat meminta pengalihan utang ke program tropical forest. Kemudian, Italia meminta untuk program housing dan settlement. Serta Jerman yang meminta pengalihan utang ke program edukasi dan ada global fund serta malaria.

Luky mengatakan, ada peluang untuk skema yang sama jalankan dengan negara-negara lain. Namun, kembali lagi tergantung dari jenis dan sifat pemberi pinjamannya

"Ke depan Debt Swap itukan sifatnya dua arah, kalau lendenrya memang mengindikasikan ingin melakukan (debt swap) kita sangat-sangat welcome, kadang-kadang kita menawarkan, tapi juga tergantung dari lendernya seperti apa," ujar Luky beberapa waktu lalu.

Adapun dikutip dari laman resmi BI, tercatat utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD 400,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 403,6 miliar.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy).

Kemudian, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Juli 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

BI memastikan peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.