APEC Workshop 2022 Hasilkan 3 Rekomendasi Penyusunan Kebijakan bagi UKM

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar APEC Workshop 2022, untuk menyusun strategi pemulihan UMKM pascapandemi.

"Dalam kondisi pascapandemi, sangat penting program dukungan digitalisasi, akses keuangan dan partisipasi wanita dalam kebangkitan UMKM," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKop UKM, Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai negara baik yang mewakili pemerintah, swasta, asosiasi maupun organisasi terkait.

Selain itu, workshop dihadiri oleh perwakilan kementerian atau lembaga yang membidangi UMKM di wilayah Asia Pasifik yang hadir secara virtual dan beberapa negara di wilayah ASEAN yang hadir secara langsung.

Lebih lanjut, kegiatan workshop ini dibagi dalam 7 sesi pembahasan. Tiap sesinya memiliki fokus pembahasan masing-masing. Workshop diawali dengan pembahasan hasil studi oleh Svara Institute yang berjudul “Policy Respond to Stimulate MSMEs’ Demand in The Wake of Covid-19 Pandemic in APEC Economies” yang membahas tiga isu utama terkait kebutuhan kebijakan UMKM pascapandemi, yakni inovasi, akses pasar, serta pemasaran dan penjualan.

Pada kesempatan yang berbeda, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Eddy Satria menyampaikan kondisi dan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia. Ia juga menyampaikan UMKM di Indonesia selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB.

Eddy menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh KemenKopUKM yakni melalui adaptasi tranformasi UMKM dari informal ke formal, pemanfataan digitalisasi, mendorong UKM masuk dalam rantai pasok global hingga modernisasi koperasi.

“Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai dukungan bagi UMKM di era pandemi melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro, alokasi khusus bagi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi UKM, alokasi 30 persen ruang publik bagi UKM hingga dukungan promosi dan akses pasar melalui SMESCO Indonesia” ungkap Eddy.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan selama workshop para pembicara dan panelis mencatat setidaknya terdapat tiga rekomendasi utama, yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan bagi UKM.

Tiga rekomendasi tersebut ialah pentingnya peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UKM, keamanan data dan siber, serta pentingnya perencanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang komprehensif guna mendukung pengembangan UKM setelah pandemi.

Program restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai mampu menjaga kelangsungan bisnis usaha di Indonesia, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program restrukturisasi kredit tersebut akan segera berakhir pada Maret 2023.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai beberapa sektor usaha cenderung lebih lambat pulih akibat dampak pandemi, seperti akomodasi dan restoran, sehingga perpanjangan program restrukturisasi kredit kemungkinan masih dibutuhkan.

“Tentu dengan perpanjangan insentif restrukturisasi ini dapat menjaga kelangsungan bisnis usaha, khususnya UMKM,” jelas Josua di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Di sisi lain, dia mengatakan meski pulih lebih lambat dibandingkan bisnis lainnya, dari sisi sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) kedua sektor tersebut sudah kembali ke level pra-pandemi COVID-19.

Menurut OJK, Kredit perbankan pada Agustus 2022 tumbuh relatif stabil 10,62 persen year on year (yoy) dan secara month to month (mtm) nominal kredit perbankan juga tumbuh sebesar Rp 20,13 triliun menjadi Rp 6.179,5 triliun. Pertumbuhan kredit ini salah satunya ditopang oleh kredit jenis modal kerja yang tumbuh sebesar 12,19 persen yoy.

Josua mengatakan pihaknya juga menyambut positif jika OJK membedakan perpanjangan relaksasi kredit berdasarkan sektoral, geografis dan kemampuan kredit, sehingga insentif yang diberikan tepat sasaran dan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan demikian, kami menilai langkah OJK untuk menyeleksi region ataupun skala usaha yang dapat diberikan insentif perpanjangan restrukturisasi sudah tepat, sehingga sasaran insentif restrukturisasi tersebut dapat lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memberikan sinyal kuat untuk memperpanjang program restrukturiasi kredit yang akan berakhir pada Maret 2023. Perpanjangan diberikan untuk sektor usaha yang belum pulih dari dampak pandemi.

Menurut data OJK per Agustus 2022, restrukturisasi kredit kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp 16,77 triliun menjadi Rp 543,45 triliun dengan jumlah nasabah turun menjadi 2,88 juta dari sebelumnya 2,94 juta nasabah pada juli 2022.

Dengan perkembangan tersebut, nilai kredit restrukturisasi COVID-19 dan jumlah nasabahnya masing-masing telah turun 34,56 persen dan 57,90 persen.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Internasional, UKM dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng, bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pertemuan ini sebagai rangkaian kunjungannya ke ASEAN.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga Hartarto menyampaikan besarnya potensi kerja sama Indonesia dengan Kanada dari sisi investasi dan perdagangan yang belum sepenuhnya direalisasikan. Kanada memiliki pasar terbuka sehingga terdapat potensi Indonesia memasuki pasar Amerika Serikat melalui Kanada.

Menko Airlangga juga menyinggung kerjasama ekonomi dengan Kanada tidak semestinya sebatas pada perdagangan komoditas yang sudah berlangsung selama ini, tetapi harus berorientasi ke masa depan.

Menteri Mary menyatakan bahwa Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menjadi prioritas utama pemerintah Kanada. Struktur CEPA akan memudahkan dunia usaha Kanada untuk berinvestasi, melakukan ekspor, dan berusaha di Indonesia.

Saat ini, perundingan ICA-CEPA sudah berjalan 2 putaran dengan baik dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Dalam merumuskan ICA-CEPA, Kanada akan lebih fleksibel namun mengharapkan pula agar perjanjian bersifat future-looking sehingga dapat menjaga daya saing yang tinggi.

Menurut Menteri Mary, untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan ASEAN, Kanada berpandangan kemitraan dengan Indonesia menjadi sangat penting karena besarnya peran strategis Indonesia di ASEAN. Pemerintah Kanada berharap agar Indonesia dapat menjadi entry point Kanada ke ASEAN.

Lebih lanjut, Menteri Mary mengabarkan dalam satu pekan kedepan, Canadian Commercial Cooperation (CCC) akan melakukan penandatangan MoU G-to-G dalam rangka memfasilitasi transaksi G-to-G. Kanada berupaya melakukan scaling up atau ekspansi UMKM dengan memasuki pasar Amerika Serikat, karena populasi dan pasar di Kanada relatif kecil.

Menteri Mary membandingkan populasi Indonesia dan potensi UMKM Indonesia untuk bermitra dengan UMKM Kanada sangat besar, sehingga dapat bersama-sama melakukan scaling up ke pasar Amerika Serikat.