Biayai Proyek Kelautan, Indonesia Butuh Skema Pendanaan Biru

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama dengan kementerian lembaga (K/L) bekerja sama dalam peluncuran Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instruments Development Guideline).

Hal itu merupakan untuk mempercepat serta mendukung penguatan pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Dalam rangka mengejar pencapaian target SDG’s pada tujuan 14 kehidupan di bawah laut, dan tujuan 13 pada perubahan iklim, perlu dilakukan suatu transformasi ekonomi melalui inisiatif sektor biru yang didukung oleh pendanaan biru berkelanjutan.

“Kami menyadari kebijakan keberpihakan diperlukan, karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. Karena itu langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia ke depan,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia menjelaskan saat ini memang telah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021, yang berhasil mengumpulkan hingga 500 juta Euro dan juga penerbitan obligasi Green Sukuk senilai USD 1,2 miliar pada 2018.

Dana ini telah membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, namun belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

"Berbagai kegiatan di sektor biru yang tertuang dalam SDGs Government Security Framework tersebut tidak mungkin dapat diimplementasikan seluruhnya hanya melalui pembiayaan dari APBN. Untuk itu diperlukan suatu pendanaan inovatif melalui instrumen pendanaan biru seperti Bonds/Sukuk, Trust Fund, Blended Financing, dan lain-lain," jelas dia.

Untuk mengembangkan suatu instrumen pendanaan biru di Indonesia diperlukan sebuah panduan yang dapat digunakan secara nasional sebagai acuan.

Panduan ini dapat menjadi pelengkap dari dokumen dokumen terkait yang sudah ada, termasuk SDGs Government Security Framework.

"Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian Penjuru memiliki mandat untuk dapat menyediakan suatu dokumen strategis berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan, untuk itu Bappenas telah menyusun Blue Finance Instruments Development Guideline sebagai suatu dokumen panduan dalam penyusunan instrumen pendanaan biru nasional," kata Suharso.

Dirinya sangat optimis dengan suksesnya SDGs Bond atau Green Sukuk yang pernah dilakukan sebelumnya akan semakin menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup baik di darat dan laut serta pengembangan mekanisme pendanaannya yang inovatif dan berkelanjutan.

“Instrument yang tengah kita konkretkan panduannya ini, kami harapkan akan menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi gap pendanaan di sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang guna mencapai target pembangunan dalam kerangka SDGs dan Blue Economy,” tutup Suharso.

Bahas isu terkini soal perubahan iklim dan ekonomi biru masyarakat pesisir, sebanyak 11 negara yang tergabung dalam Forum PEMSEA NETWORK OF LOCAL GOVERNMENT (PNLG) 2022, melakuka pertemuan di Hotel Atria, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/10/2022).

PNLG 2022 sendiri akan dilakukan selama tiga hari di Kabupaten Tangerang, mulai dari hari ini, 26 Oktober 2022, hingga tiga hari ke depan, Jumat 28 Oktober 2022. Kabupaten Tangerang mewakili Indonesia sebagai tuan rumah dalam forum PNLG tahun ini.

Pada acara pembukaan sendiri, Le Quang Nam selaku President PNLG and Vice Chair, Da Nang, Vietnam hadir secara virtual. Sementara hadir secara fisik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Vice President PNLG yang juga Bupati Tangerang sebagai tuan rumah dan pimpinan sidang PNLG, Ahmed Zaki Iskandar.

Setidaknya, ada 150 tamu undangan dari 11 negara termasuk Indonesia, datang dalam forum PNLG 2022 itu. Secara garis besar, dalam forum Pengelolaan Pesisir Terpadu mengambil tema Penguatan Ketahanan Pesisir Menuju Ekonomi Biru Lokal Berkelanjutan atau “Strengthening Coastal Resilience towards Sustainable Local Blue Economies”.

"Sebagaimana kita ketahui, permasalahan pembangunan di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pesisir, saat ini masih menjadi tantangan serius yang harus kita hadapi. Hal ini penting mengingat dengan tata kelola pesisir yang baik diharapkan indeks pembangunan manusia juga meningkat, sehingga daya saing sumber daya manusia akan semakin baik," tutur Zaki.

Dengan terselenggaranya Forum PNLG ini, lanjut Zaki, diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu yang konstruktif, dan kedepannya semoga kita dapat berkolaborasi dalam melaksanakan program pembangunan pesisir.

"Alhamdulillah, ada 150 orang yang hadir mewakili 11 negara baik secara langsung maupun virtual, nanti kita akan bertukar pikiran, informasi, pengalaman dan pelajaran pembangunan masyarakat pesisir," ujar Zaki.

Nantinya, ratusan delegasi yang hadir, akan diajak melihat pusat rehabilitasi mangrove di Ketapang dan Tanjung Pasir. Lalu percontohan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang.

Sementara, Presiden Partnerships in Environmental Management for The Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) Le Quang Nam, membagikan pengalamannya soal penanganan bencana alam di pesisir dan juga ancaman angin topan.

Menurutnya, bahaya perubahan iklim bukan hanya berasal dari alam melainkan disumbang juga oleh tangan manusia. Akibat dari perubahan iklim, juga ditemui angin topan dan meningkatnya erosi di pesisir pantai Da Nang. Karenanya, dia bekerja sama dengan dengan organisasi Asean dalam menanggulangi hal tersebut.

“Kita juga buat selter-selter berguna untuk dapat bertahan disebabkan peningkatan taifun,” ujarnya.