Bandara Ngurah Rai hingga Soetta Beroperasi 24 Jam Selama KTT G20

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

“Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan, mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta meminimalisir dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan KTT Presidensi G20 Indonesia,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono dikutip dari Antara, Sabtu (5/11/2022).

Ia mengatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan semua jajaran Kemenhub agar berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan pelaksanaan penerbangan dari/ke Bandara Ngurah Rai dengan memperhatikan alokasi ketersediaan sarana dan prasarana penerbangan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan.

Pengaturan operasional pesawat selama KTT G20 dilakukan mulai 12-18 November 2022 di Bandara Ngurah Rai, dengan jam operasional 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).

Selain itu juga diberlakukan pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di bandara tersebut untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022.

Hal itu guna memberikan ruang penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas.

Kemenhub telah menetapkan 11 bandara pendukung yang beroperasi selama 24 jam untuk kepentingan penempatan pesawat VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu BandaraZainuddin Abdul Madjid (Lombok), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), Bandara Syamsuddin Noor (Banjarmasin).

Selanjutnya, Bandara Internasional Yogyakarta (Kulon Progo), Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan), Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara  Soekarno Hatta (Tangerang),  Bandara Banyuwangi, dan Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta).

Selama penyelenggaraan KTT G20, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan aktif memberikan informasi kepada masyarakat.

"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujarnya.

Dalam rangka menyambut Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar acara Road to G20 dengan tema Beating Plastic Pollution from Source to Sea.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti menjelaskan, diselenggarakannya acara tersebut sebagai bukti kolaborasi multipihak dalam Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) guna memperkuat komitmen pengurangan sampah laut.

“Komitmen serius dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi masalah sampah plastik laut melalui penetapan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, dengan target 70 persen penanganan sampah laut di 2025,” kata Nani dalam acara Road to G20 dengan tema Beating Plastic Pollution from Source to Sea, Kamis (3/11/2022).

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah berupaya untuk mengambil Langkah-langkah yang tidak biasa, untuk memastikan terjadinya percepatan pengelolaan sampah dan mencegah kebocoran sampah ke laut.

“Upaya ini pun turut diperkuat dengan kontribusi pengurangan sampah dari produsen manufaktur, ritel, dan jasa makananan dan minuman untuk melakukan kegiatan pembatasan, pendauran ulang dan atau guna ulang produk dan kemasannya sebagai bentuk tanggung jawab produsen,” ujarnya.

Menyadari urgensi dari pencapaian target Indonesia tersebut, Pemerintah telah mendorong Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada tahun 2019.

“Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) sudah menjadi platform multi stakeholder yang menghubungkan pembuat kebijakan, pakar, pemimpin bisnis organisasi masyarakat sipil, dan akademisi melalui 5 gugus tugas yaitu kebijakan, pembiayaan, inovasi, perubahan perilaku, dan metrik,” jelasnya.

Adapun, kata dia, Sekretariat tim koordinasi nasional penanganan sampah laut telah menghitung capaian pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 28,5 persen dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021 dan diproyeksikan akan mencapai pengurangan hingga 38,5 persen pada akhir Tahun 2022.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pengurangan sampah plastik tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengapresiasi dunia usaha, asosiasi akademisi, dan inovator yang turut serta mendukung pengurangan sampah plastik di laut.

Sebagai upaya dilakukan pada semua sektor pada sektor hulu kita berupaya untuk melahirkan kebijakan alternatif pengganti bahan plastik untuk memitigasi timbulan sampah.