Jokowi: 66 Negara Bakal Jadi Pasien IMF, Lebih Parah dari Krisis 1998

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengungkap soal kondisi yang tak baik-baik saja di dunia. Bahkan, dia memprediksi akan ada 66 negara yang meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF).

Dari jumlah itu, Jokowi menggambarkan kalau kondisi ekonomi dunia sedang terpuruk. Dia juga menyebut, angka ini merupakan perkiraan dari sejumlah negara yang disebutnya sudah menerima bantuan IMF.

"Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya IMF, 14 negara," kata dia dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Dia mencoba menggambarkan buruknya kondisi ekonomi dunia saat ini. Caranya dengan membandingkan dengan kondisi saat krisis tahun 1997-1998. Dimana hanya 5 negara yang masuk meminta bantuan IMF.

"Tahun 97-98 itu hanya 5 negara saja (yang dibantu IMF) sudah geger, ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi, diperkirakan sampai angka 66," ungkap Jokowi.

Banyaknya jumlah negara yang diprediksi kesulitan secara ekonomi itu, Jokowi menyebut tak semuanya bisa dibantu IMF maupun Bank Dunia. Pasalnya, kedua lembaga keuangan internasional itu pun memiliki keterbatasan.

"Dan itu gak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya, gak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF bank dunia, punya keterbatasan itu," sambungnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, membicarakan seputar kondisi ekonomi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian tinggi. Sehingga banyak negara terjebak resesi, dan pertumbuhan ekonomi 2023 diprediksi jadi yang terlemah sejak 20 tahun terakhir.

"Tingginya downside risk telah mendorong IMF memperkirakan, lebih dari 1/3 negara-negara di dunia akan mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun ini, atau tahun depan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisaris OJK Oktober 2022, Kamis (3/11/2022).

"Sehingga menampilkan profil pertumbuhan ekonomi global yang terlemah sejak 2001, di luar periode krisis, termasuk periode saat pandemi dikecualikan," sambung dia.

Di sisi lain, ia menambahkan, kekhawatiran atas resesi global meningkat, dan berada di level yang sangat tinggi. "Juga tercermin dari tingkat kepercayaan CEO yang turun ke level terendah sejak krisis keuangan global," imbuhnya.

Menghadapi situasi ini, Mahendra menilai sektor jasa keuangan Indonesia cenderung lebih siap dibanding negara lain.

"Berdasarkan RDK bulanan yang telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2022, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan konsisten tumbuh, seiring dengan kinerja perekonomian nasional," ungkapnya.

Kinerja itu diharapkannya jadi asa di tengah situasi sulit tahun ini dan yang akan mendatang. Sehingga masih menyimpan harapan atas proses pemulihan ekonomi.

"Kinerja ini turut berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi itu sendiri, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan tekanan di pasar keuangan internasional akibat pengetatan kebijakan moneter, berbagai bank sentral, berlanjutnya konflik geopolitik, dan penurunan pertumbuhan perekonomian global," tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat dan jajarannya untuk terus bersiap, bahwa akan selalu ada tantangan-tantangan baru ke depan dengan tingkat kesulitan yang terus naik.

Sang Bendahara Negara pun bersyukur, ekonomi Indonesia bisa pulih dengan cepat dan kuat pasca pandemi Covid-19. Namun, dirinya enggan larut dalam sukacita berlebih.

"Kita mengawal pemulihan ekonomi, maka tentu kita juga melihat munculnya tantangan-tantangan baru yang selalu tidak lebih mudah. Kita lihat sekarang, dunia geopolitik dan ekonomi global yang mengalami tekanan yang bertubi-tubi, pasti akan memberikan imbas kepada perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Upacara Peringatan Hari Oeang RI ke-76, Senin (31/10/2022).

Dalam hal ini, Sri Mulyani pun menuntut Kementerian Keuangan selaku lembaga pengelola keuangan negara, untuk terus sigap merespon segala situasi.

"Kebijakan fiskal dan keuangan negara yang adaptif, responsif, fleksibel, namun tetap akuntabel dan transparan, serta dengan tata kelola yang baik, jadi kunci untuk terus menjaga masyarakat Indonesia, perekonomian Indonesia, dan menjaga keuangan negara sendiri," imbuhnya.