Bank Indonesia Sabet 11 Penghargaan Tingkat Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali raih penghargaan tingkat dunia. Pusat komunikasi atau Contact Center Bank Indonesia yaitu BI Bicara meraih penghargaan tingkat internasional dalam 17th Global Top Ranking Performers Awards.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh Contact Center World, sebuah Asosiasi Pusat Komunikasi Internasional yang didirikan pada tahun 1999.

Turut serta dalam seleksi tersebut, perusahaan komersial maupun lembaga yang berasal dari 12 negara. Puncak acara yang merupakan kelanjutan dari seleksi tingkat Asia Pasifik ini diselenggarakan di Malta, 29 November – 2 Desember 2022.

"Dari total 11 kategori yang diikuti, BI berhasil meraih 10 gold dan 1 silver. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang menorehkan 5 gold, 1 silver, dan 1 bronze," jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, dalam keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).

Selain meraih sejumlah medali, BI juga mendapatkan legitimasi certified world class untuk kategori Public Service Center 2022. Penghargaan yang diterima mencerminkan komitmen BI dalam memberikan pelayanan dan solusi terbaik kepada publik, yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga di kancah dunia.

Berikut perolehan medali yang diterima BI:

Gold Medal

1. Best Incentive Schemes

2. Best Social Media

3. Best Contact Center

4. Best Direct Response Campaign

5. Best Technology Innovation

6. Best Organizational CX

7. Best Employee Wellness

8. Best Help Desk

9. Best Customer Service

10. Best Public Service Centers

Silver Medal

Best Community Spirit.

Contact Center BI Bicara menjadi bagian dari peran BI dalam memberikan Layanan Informasi Publik (LIP) dan menerima permohonan informasi dari masyarakat terkait peran, tugas, serta kebijakan Bank Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008.

Penghargaan yang diterima menjadi motivasi Contact Center BI Bicara untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, dan wujud transparansi komunikasi BI kepada publik.

Bank Indonesia (BI) sudah bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya atau pusatnya wajib ada di ibu kota negara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip dari Antara, Senin (21/11/2022).

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.

Selain perpindahan ke IKN, ia mengungkapkan terdapat empat arah kebijakan lainnya yang menjadi fokus BI pada tahun depan.

Pertama, yakni memperkuat kerangka kerja dan respons bauran kebijakan untuk memperkirakan dan membuat simulasi dengan lebih baik dan granular. Dengan demikian respons bisa dikalibrasi secara baik dengan waktu yang tepat.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan bank sentral digital, khususnya dalam penerbitan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), maupun kerja sama internasional.

Perry melanjutkan, arah kebijakan ketiga yaitu dengan terus mengimplementasikan Digital Business Process Re-enginering terutama dalam penguatan tata kelola, pengukuran efektif dan efisien, serta manajemen risiko.

Kemudian yang keempat melalui persiapan saat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disepakati, mengantisipasi proses bisnis BI, maupun kepemimpinan BI di nasional maupun internasional.