Dukung Larangan Ekspor Bauksit, Pembangunan 12 Smelter Ditargetkan Rampung Juni 2023

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mendorong pembangunan 12 smelter bauksit, yang ditargetkan seluruhnya bisa selesai Juni 2023. Namun, saat ini baru empat smelter yang beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton per tahun.

"Jumlah smelter yang akan mengolah bauksit ada 12, tapi yang sudah selesai 4, tapi yang 4 ini belum menyerap sesuai dengan kapasitas pabriknya, jadi dari sekitar 25 juta ton biji yang diproduksi itu 90 persen diekspor semua, nilai tambahnya sebetulnya di situ," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dia pun berharap jika 8 dari 12 smelter bisa selesai pada Juni 2023. Diharapkan bijih bauksit yang diproduksi bisa terserap semuanya di dalam negeri. Dia optimis, jumlah produksinya akan meningkat dari 25 juta ton bijih bauksit menjadi 40 juta ton.

"Mudah-mudahan bisa terealisasi Juni 2023, dari sisanya 8 itu akan diselesaikan. Dari 25 juta ton bauksit akan bertambah menjadi 40 juta ton. Itu sesuai dengan aturan perjanjian 2023 harus selesai, pembangunan smelter ini juga dilakukan verifikasi oleh surveyor, melalui data-data surveyor itu ekspor untuk bijih olahan," ujarnya.

Adapun terkait insentif untuk industri pengolahan bauksit dalam negeri, Menteri ESDM mengatakan saat ini masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Namun, jika memang industri ini mendapatkan insentif, dia berharap kedepannya industri ini bisa mandiri ketika sudah berhasil dalam mengelola bauksit. Karena nilai tambah bauksit diprediksi meningkat sehingga tidak memerlukan insentif lagi.

"Selama ini yang 12 ini mendapatkan keringanan bisa menjual produk bauksit olahan untuk di ekspor dan nilainya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga tinggi, kedepannya kita lihat bahwa harus bisa mampu, karena nilai tambahnya diproses dari biji olahan menjadi murni itu nilainya jadi tinggi," ujarnya.

Pemerintah berhitung larangan ekspor bauksit bisa memberikan penghematan bagi negara sebesar USD 2 miliar setara Rp 31,1 triliun. Penghematan ini didapat bila bauksit terlebih dulu diproses di dalam negeri sebelum diekspor.

Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers perihal pelarangan ekspor bauksit di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

“Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian di ekspor, nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang, jumlah daripada impor aluminium oleh Indonesia itu USD2 miliar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, USD2 miliar ini menjadi penghematan devisa,” tutur Menko Airlangga.

Dia menyebutkan, sampai saat ini, terdapat 4 fasilitas pemurnian bauksit yang existing di dalam negeri dengan kapasitas produksi alumina 4,3 juta ton per tahun.

Selain itu, terdapat 8 fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.

Pemerintah akan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. “Saya ulangi, mulai Juni 2023 Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ungkap Presiden.

Larangan ekspor bauksit muncul setelah sebelumnya pemerintah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020.

Pelarangan ekspor bijih nikel sendiri berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp 17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dari industrialisasi bauksit di dalam negeri diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.