Menteri ESDM Ngaku Lebih Pilih konversi Motor Lama Dibanding Beri Insentif Beli Motor Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik. Dana sebesar Rp 5 triliun itu akan diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembelian mobil listrik, motor listrik, hingga bus listrik yang diproduksi dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, saat ini Kementerian ESDM juga tengah fokus untuk mengkonversi motor lama menjadi motor listrik. Konversi motor BBM menjadi motor listrik ini memiliki banyak manfaat.

"Kalau ESDM sendiri, kita majunya ke konversi motor tua aja, karena ini yang bisa mengurangi BBM, mengurangi emisi, dan manfaatnya juga, motor tua ini kan banyak dipakai masyarakat di pelosok-pelosok. sehingga mereka juga bisa menghemat biaya energinya. Kita juga melihat bengkel-bengkel UMKM bisa hidup. Kalau pabrikan besar, situ-situ saja," kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sebelumnya Kementerian ESDM sudah melakukan survei kecil yang dilakukan kepada beberapa golongan masyarakat, seperti guru hingga petani. Dari hasil survei tersebut, respons masyarakat setuju dengan konversi motor listrik.

Namun, mereka hanya sanggup mengeluarkan biaya konversi sebanyak Rp 5 juta saja. Sementara, berdasarkan hasil perhitungan Kementerian ESDM, biaya konversi sebetulnya lebih dari Rp 5 juta, idealnya sekitar Rp 7-9 jutaan.

"Sanggupnya masyarakat untuk nombok. kebutuhannya sekitar untuk konversi Rp 12-14 juta, kalau Rp 5 juta gap itu antara Rp 7 sampai Rp 9 juta. In between antara Rp 7-9 juta berapa, kalau bisa lebih banyak lebih bagus, itu aja, kalau bisa," ujarnya.

Adapun alasan Kementerian ESDM fokus untuk konversi motor lama menjadi motor listrik, karena jumlah motor di Indonesia cukup banyak yakni 120 juta motor. Sehingga berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Oleh karena itulah, Kementerian ESDM berharap jika konversi motor listrik ini berjalan lancar maka konsumsi BBM akan berkurang, dan subsidi BBM bisa dialihkan untuk kepentingan lain.

"Saya bicara konversi motor bekas saja. 120 juta populasi motornya, 1 motor bakar minyak 800 ribu barel. Kalau kita bisa gantiin itu bisa berapa banyak dana yang kita pakai untuk pembangunan lain. Kan masyarakat ini perlu sektor bansos, pangan, nanti ada keseimbangan, kalau konversi ini nanti akan mengurangi subsidi dan BBM," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan saat ini Pemerintah sedang menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk subsidi mobil listrik, motor listrik dan bus listrik.

"Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (23/12/2022).

Dia menegaskan, dana Rp 5 triliun itu akan diberikan untuk pembelian mobil listrik, motor listrik, hingga bus listrik yang diproduksi dalam negeri.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, sebenarnya pemberian insentif kendaraan listrik dilakukan oleh semua negara guna melakukan transisi ke energi bersih.

"Sebetulnya (insentif kendaraan listrik) adalah insentif yang dilakukan oleh semua negara. Karena kunci dari kita adalah energi transisi, Transisi energi, salah satu pengguna terbesar adalah sektor otomotif, dan sektor otomotif ini, semua negara eropa memberikan insentif," ujarnya.

Menurutnya, dalam pemberian insentif tersebut didesain dengan cara caping price yaitu ada penetapan batas harga mobil listrik dan motor listrik. Artinya, tidak memberikan subsidi untuk orang kaya.

"Insentif itu didesain ada caping price atau penetapan batas harga kendaraan. Jadi, Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil listrik, untuk yang kaya diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu. Ini kebijakannya sedang dievaluasi," jelasnya.

Kemudian, diketahui bersama harga mobil listrik itu lebih mahal 30 persen dibandingkan mobil pada umumnya.

"Kita tahu mobil listrik jauh lebih mahal dibanding mobil biasa, dengan harga 30 persen lebih tinggi. Dengan adanya insentif diharapkan harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau," ungkapnya.

Adapun negara kompetitor Indonesia paing dekat adalah Thailand. Sebab, negara tersebut juga memberikan subsidi untuk kendaraan listrik.

Disisi lain, agar mampu menyaingi Thailand, maka Indonesia memerlukan pengembangan pasar kendaraan listrik supaya jumlah mobil listrik itu minimal bisa mencapai 20 persen atau setara 400 ribu unit kendaraan listrik di tahun 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut buka suara perihal rencana pemberian subsidi kendaraan listrik. Insentif pembelian mobil dan motor listrik ditujukan demi memacu pertumbuhan industri kendaraan listrik.

"Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang, kalau berkembang pajak pasti meningkat, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan insentif atau subsidi mobil listrik hingga motor sedang dalam tahap finalisasi.

Rencananya, besaran insentif mobil listrik hingga Rp 80 juta, mobil listrik berbasis hibrida mendapat insentif sebesar Rp 40 juta dan motor listrik sebesar Rp 8 juta.

Sedangkan bila pembelian baru sedangkan untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan sekitar Rp 5 juta.

Insentif baru akan dibelikan bagi pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia.

"Kita harus lihat beli sekarang hampir semua negara melakukan pemberian insentif, ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain terutamanya di Eropa yang sudah melakukan," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga menyebut insentif untuk angkutan umum selama produksinya berada di dalam negeri akan berbeda jumlahnya.

"Nanti kalau sudah ada hitung-hitungannya final keputusan ini, final betul baru akan kita sampaikan," ungkap Presiden. 

Sedangkan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait mobil listrik, sebetulnya insentif dilakukan oleh semua negara.

"Karena kuncinya adalah energi transisi dan energi transisi pengguna yang terbesar adalah sektor otomotif dan sektor otomotif ini negara Eropa semuanya memberikan insentif dan insentif itu didesain ada caping price kendaraan," kata Airlangga.

Arilangga mengatakan pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik karena pemerintah mengetahui harga mobil listrik jauh lebih mahal dari mobil biasa atau sekitar 30 persen lebih tinggi.

"Negara kompetitor kita paling dekat Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Kita juga butuh market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20 persen di tahun 2025 atau sejumlah 400.000 unit," ungkap Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa insentif yang akan diberikan itu tidak sama dengan subsidi bahan bakar minyak.

"Ini bukan subsidi tapi insentif, kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang bicara dengan ibu Menteri Keuangan nilainya Rp5 triliun nanti dibagi motor berapa mobil berapa, bus kita akan pertimbangkan juga," tambah Airlangga.