Menko Airlangga: Stabilitas Politik Jadi Modal Ekonomi Tetap Bergerak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat.

oleh Tira Santia diperbarui 08 Feb 2023, 20:20 WIB
Diterbitkan 08 Feb 2023, 20:20 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI – POLRI 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI – POLRI 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat. Beberapa indikator utama telah menunjukkan prospek cerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada 2023, tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang masih tinggi sehingga menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31 persen (ctc), tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ini kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi.

“Tercapai karena situasi politik dan ekonomi yang kondusif dan keamanan yang baik, jadi (kami) apresiasi kepada TNI/POLRI. Karena stabilitas politik yang baik, jadi ekonomi tetap bergerak,” jelas Airlangga dalam Rapim TNI – POLRI 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Saat ini, tantangan yang dihadapi sudah bergerak dari pandemi Covid-19 (unknowns unknowns) menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global (knowns unknowns), sehingga sangat sulit diprediksi dan diperhitungkan.

Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu UUCK, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti tersebut.

Hal ini menjadi pilar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.

 

Keketuaan ASEAN 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI – POLRI 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI – POLRI 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). (Dok Kemenko Perekonomian)

Ditambah lagi pada tahun 2023, Indonesia memegang tampuk Keketuaan ASEAN 2023. Sesuai tema yang diangkat yakni “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, menjadikan ASEAN relevan dan penting dalam menyikapi dinamika geopolitik, serta menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan dunia yang mendukung ekonomi kawasan yang semakin resilien.

Disinilah sangat dibutuhkan dukungan dari pihak TNI-POLRI, untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.

“Koordinasi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk TNI-POLRI menjadi satu kesatuan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan agenda pembangunan nasional pasca pandemi. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju demi kesejahteraan bersama,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Panglima Besar TNI, Kepala Kepolisian RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Dalam Negeri. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya