Jadi Tulang Pungggung Ekonomi, Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Wajib Hukumnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Riza Damanik, mengatakan sektor kelautan dan perikanan masih akan menjadi salah satu sektor unggulan atau backbone pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional hingga 2029.

"Ekonomi perikanan kita hari ini sampai 2029 masih akan menjadi backbone ekonomi kelautan kita atau ekonomi biru kita, perikanan dan pariwisata masih akan menjadi tulang punggung ekonomi kelautan secara umum," kata Riza Damanik, dalam Diskusi publik terkait “Hilirisasi, Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?”, Senin (20/2/2023).

Oleh karena itu, kata Riza, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pemerintah masih punya waktu untuk mendorong hilirisasi produk perikanan Indonesia. Maka, hal ini perlu didukung oleh dunia usaha, organisasi-organisasi dan koperasi-koperasi nelayan supaya muncul kesinambungan.

"Artinya Pemerintah yang terpilih ke depan itu masih akan mengandalkan sektor perikanan ini sebagai backbone ekonomi kelautan. Dalam konteks itulah kita berkepentingan 'belum terlambat' untuk saling kuatkan ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai hilirisasi produk di sektor perikanan Indonesia memang masih lemah dibandingkan negara lain. Kendati demikian, Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang sudah melakukan hilirisasi produk perikanan, seperti Amerika Serikat, China, Vietnam, Thailand.

Menurutnya, negara-negara tersebut paham betul bahwa hilirisasi di sektor perikanan sangat berpotensi besar terhadap perekonomian.

"Negara-negara yang saya sebutkan tadi ketika saat mereka mendorong hilirisasi, maka potensi perekonomian perikanannya mengalami lompatan-lompatan yang signifikan dari 50 persen, bahkan 500 persen dari komoditi perikanannya, evaluasi peningkatan nilainya," ujarnya.

Kesejahteraan Nelayan

Ke depannya, dia berharap Pemerintah juga bisa lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan. Pasalnya, di China Pemerintahnya memberikan asuransi terhadap nelayan dan kapalnya, alhasil itu mendorong China menjadi eksportir ikan terbesar di dunia saat ini.

"Kita sudah punya instrumen perlindungan nelayan melalui UU Perlindungan Nelayan, budidaya ikan dan petambak garam. Saya kira ini perlu dikawal, dipastikan agar itu berjalan dengan baik. China itu memberikan asuransi nelayan dan kapalnya, dan mereka menjadi eksportir ikan terbesar di dunia hari ini, produksinya juga sangat besar sekali. Tapi mereka tentu tidak meninggalkan nelayannya," pungkasnya.

Hilirisasi produk di sektor perikanan Indonesia masih lemah dibandingkan negara lain. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya perikanan yang bisa meningkatkan pendapatan negara.

"Terlihat betul bahwa hilirisasi itu sebuah keniscayaan untuk memperkuat peluang-peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Riza Damanik, dalam Diskusi publik terkait “Hilirisasi, Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?”, Senin (20/2/2023).

Dia mengatakan, Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang sudah melakukan hilirisasi produk perikanan, seperti Amerika Serikat, China, Vietnam, Thailand. Menurutnya, negara-negara tersebut paham betul bahwa hilirisasi di sektor perikanan sangat berpotensi besar terhadap perekonomian.

"Negara-negara yang saya sebutkan tadi ketika saat mereka mendorong hilirisasi, maka potensi perekonomian perikanannya mengalami lompatan-lompatan yang signifikan dari 50 persen, bahkan 500 persen dari komoditi perikanannya, evaluasi peningkatan nilainya," ujarnya.

Namun, untuk mencapai peningkatan pendapatan melalui hilirisasi tersebut, kata Riza diperlukan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, salah satunya harus bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di sektor perikanan.

"Tentu peningkatan-peningkatan tersebut tidak bisa serta merta begitu saja. Perlu ada prasyarat-prasyarat yang dipenuhi dalam kerangka untuk mendorong hilirisasi. Esensi dari hilirisasi harus kita dudukan dalam konteks kepentingan nasional kita, yaitu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," ujarnya.

Sebagai contoh, di Thailand sebanyak 30-40 persen pelaku perikanannya berada di hilir. Artinya, hal ini menjadi motor penggerak perikanan mereka dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan ekspornya.

Prasyarat-prasyarat mutlak inilah yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya yaitu membangun ekosistem usaha yang kuat dan menghubungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar baik swasta maupun BUMN. Tujuannya agar tercipta kemitraan rantai pasok yang saling ketergantungan.

Menurutnya, banyak negara-negara yang bisa dijadikan role model atau contoh bagi Indonesia dalam melakukan hilirisasi di sektor perikanan. Misalnya di Thailand Pemerintahnya memberikan asuransi terhadap nelayan-nelayannya. Begitupun di China, mereka memberikan asuransi baik kepada nelayan dan kapalnya.

"Contoh sudah banyak di depan, menurut kami tidak perlu berspekulasi mencari sesuatu seolah-olah tidak ada role model. Toh sebenarnya cukup banyak pelajaran baik yang bisa kita tingkatkan atau hindari dalam rangka untuk merapikan perikanan kita lebih bermanfaat," pungkasnya.