Sah, Perry Warjiyo Jadi Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia Periode 2023-2028

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencalonkan kembali Perry Warjiyo untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Kabarnya, Perry menjadi calon tunggal yang diusulkan Jokowi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengonfirmasi usulan Jokowi yang sudah disampaikan ke parlemen. Diketahui, jabatan periode pertama Perry Warjiyo di BI akan habis pada Mei 2023 mendatang, sementara, usulan nama Gubernur BI harus masuk ke DPR pada Februari ini yang dilanjutkan dengan fit and proper test.

"Ya, Pak Perry sebagai incumbent dicalonkan kembali," kata dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (22/2/2023).

Dia pun memastikan kalau Perry Warjiyo menjadi satu-satunya nama yang diusulkan Kepala Negara. Said hanya menjawab singkat ketika dikonfirmasi soal calon tunggal. "Yes," katanya.

Said juga mengatakan kalau usulan Kepala Negara sudah disampaikan ke DPR RI. Dia mengaku bakal mendukung keputusan ini, mengumingat perannya dalam pemerintahan.

"Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Bapak Perry Warjiyo, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," bebernya.

Sebelumnya, Jokowi memang sudah mengantongi nama yang akan menduduki kursi bank sentral Indonesia itu. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah membenarkan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencalonkan kembali Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ada beberapa catatan darinya soal sosok yang akan memimpin bank sentral Indonesia itu kedepannya.

Said berujar kalau Bank Indonesia memiliki peran yang amat strategis. Sebut saja tugasnya memastikan tingkat inflasi terkendali. Tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. 

"Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri," kata dia dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Rabu (22/2/2023).

"Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," sambung Said.

Dia memandang, BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara. 

Terbaru, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan, keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

"Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS," urainya.

Lebih lanjut, politisi PDU Perjuangan itu menyebut sosok Gubernur BI harus memiliki keselarasan sengan KSSK. Kemudian, juga punya kedekatan dengan Menteri Keuangan, Komisioner OJK, hingga LPS.

Syarat ini dipandang penting mengingat adanya tantangan perkembangan ekonomi kedepannya yang dinilai tak akan mudah. Diketahui, banyak prediksi kalau ekonomi global masih akan sulit kedepannya, sama halnya dengan Indonesia yang masuk ke tahun politik.

"Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata dia.

Dia melihat peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Perry, kata dia, sudah memiliki hal tersebut yang menjadi modal baik kedepannya.

"Kita saat ini membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Kita butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu," urainya.