Netizen Kritik Gaya Hidup Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Era Media Sosial, Kita Harus Terima

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memusingkan reaksi warganet alias netizen terkait gaya hidup para pejabat DJP  pajak.

Respon tersebut diberikan pasca adanya kasus penganiayaan anak pejabat pajak yang viral, yang merembet kepada gaya hidup mewah semisal koleksi motor gede (moge) milik Dirjen Pajak dan kolega.

Menurut Sri Mulyani, reaksi itu normal terjadi di era media sosial, ketika banyak masyarakat bisa memantau gerak-gerik para pejabat publik.

"Era media sosial, kita harus terima. Ini adalah sebuah realita bagi kami pejabat publik dan institusi publik. Itu adalah suatu realita yang harus kita terima sebagai sesuatu yang harus kita kelola," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Sri Mulyani menilai, reaksi masyarakat yang luar biasa ada sisi positifnya. Menurutnya, itu menunjukan adanya keinginan agar pemerintah lebih bersih dan terbuka pada segala koreksi.

"Jadi buat kami ini juga merupakan opportunity, kesempatan untuk menjelaskan, ini loh mekanisme yang ada di kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pajak," ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan kapan koreksi dilakukan, ia mengatakan itu tidak bisa dilakukan seenaknya. Pasalnya, baik Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang terikat dengan UU ASN maupun UU tentang keuangan negara.

"Tapi tidak berarti bahwa kami nggak bisa melakukan langkah. Maka kita bilang sama Irjen, sampaikan ke publik yang selama ini anda sudah lakukan untuk melakukan kontrol, investigasi dan eksaminasi, sampaikan," pinta Sri Mulyani.

"Jadi kita bekerja bukan berdasarkan emosi tapi berdasarkan data evidence. tapi pemihakan terhadap perasaan masyarakat itu harus kita lakukan. Karena itu penting yang namanya kredibilitas, persepsi itu sesuatu yang ada objektifnya, tapi juga ada subjektifnya," tegasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengomentari soal foto dan pemberitaan klub motor Belasting Rijder melalui akun Facebook Sri Mulyani Indrawati (sudah terverifikasi) pada 26 Februari 2023. Sri Mulyani pun menyinggung nama Dirjen Pajak Suryo Utomo.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani sebagai pembuka dalam unggahannya.

Berdasarkan penelusuran Liputan6.com, Dirjen Pajak Suryo Utomo memiliki ketertarikan dengan dunia otomotif roda dua dan roda empat. Koleksi sepeda motornya tidak bisa dianggap remeh.

Dilansir laman elhkpn.kpk.go.id, berdasarkan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2022/Periodik - 2021. Dirjen Pajak Suryo Utomo memiliki dua moge, yaitu Harley Davidson Sportser Tahun 2003, hasil sendiri, dengan nilai Rp 155 juta dan Kawasaki ER6 Tahun 2019, hasil sendiri, dengan nilai Rp 52 juta.

Suryo Utomo pun memiliki motor lainnya, yaitu Honda Supra tahun 1997, Beat tahun 2015, Yamaha tahun 2005, dan RX King tahun 1996. 

Dilansir dari berbagai sumber, Harley-Davidson Sportster pertama kali diperkenalkan tahun 1957 silam. Sportster menjadi pertanda era baru sepeda motor di Amerika, kehadirannya untuk mengadang merek motor Inggris yang populer, seperti Triumph, Norton, dan BSA yang populer di kalangan bikers.

Harley-Davidson masih memperbarui model Sportster sampai saat ini. Di laman resmi harley-davidson.com, terpampang Sporster S 2023 yang ditawarkan dengan harga mulai dari USD 16.399 atau setara Rp 250,5 juta.

Motor ini dilengkapi dengan mesin Revolution Max 1250T yang menghasilkan tenaga 121 HP / 90 kW pada 7.500 rpm dengan torsi puncak 127,4 Nm.

Anak salah satu pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan yaitu Mario Dandy Satriyo viral. Hal ini karena anak pejabat pajak tersebut diduga melakukan penganiayaan.

Tak berhenti sampai di situ, netizen pun banyak berkomentar karena  Mario Dandy Satriyo juga  melakukan aksi pamer harta. Dalam media sosialnya, Mario Dandy Satriyo kerap menunjukkan tengah mengendarai mobil dan motor mewah.

 Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo langsung berkomentar terkait kasus kekerasan dan aksi pamer harta itu Suryo mengaku prihatin dengan korban kekerasan. Dia menyampaikan saat ini orangtua pelaku alias si pejabat DJP, sedang dipanggil untuk diperiksa oleh pengawasan internal Kementerian Keuangan.

“Saat ini, unit kepatuhan internal DJP, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” ujarnya dikutip dari Belasting.id, Rabu (22/2/2023).

Suryo mengecam kekerasan yang terjadi. Dia juga mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, dan dia menuturkan DJP akan bersikap kooperatif.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.

Mengenai aksi pamer harta yang dilakukan, Suryo menilai gaya hidup mewah tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh jajaran instansi pemerintah.

“Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ungkap Suryo.

Suryo menjabarkan Kemenkeu sudah memiliki alat pengawasan terhadap potensi pelanggaran integritas pegawai. Salah satunya dengan analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan pribadi sebagai abdi negara.

“DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP, serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP,” tutup Suryo.