Mengenal Kisah Harley Davidson Sportster Milik Suryo Utomo, Dirjen Pajak yang Disinggung Sri Mulyani Soal Klub Belasting Rijder

Anak salah satu pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan yaitu Mario Dandy Satriyo viral. Hal ini karena anak pejabat pajak tersebut diduga melakukan penganiayaan.

Tak berhenti sampai di situ, netizen pun banyak berkomentar karena  Mario Dandy Satriyo juga  melakukan aksi pamer harta. Dalam media sosialnya, Mario Dandy Satriyo kerap menunjukkan tengah mengendarai mobil dan motor mewah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo langsung berkomentar terkait kasus kekerasan dan aksi pamer harta itu Suryo mengaku prihatin dengan korban kekerasan. Dia menyampaikan saat ini orangtua pelaku alias si pejabat DJP, sedang dipanggil untuk diperiksa oleh pengawasan internal Kementerian Keuangan.

“Saat ini, unit kepatuhan internal DJP, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” ujarnya dikutip dari Belasting.id, Rabu (22/2/2023).

Suryo mengecam kekerasan yang terjadi. Dia juga mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, dan dia menuturkan DJP akan bersikap kooperatif.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.

Aksi Pamer Anak Pejabat Ditjen Pajak

Mengenai aksi pamer harta yang dilakukan, Suryo menilai gaya hidup mewah tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh jajaran instansi pemerintah.

“Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ungkap Suryo.

Suryo menjabarkan Kemenkeu sudah memiliki alat pengawasan terhadap potensi pelanggaran integritas pegawai. Salah satunya dengan analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan pribadi sebagai abdi negara.

“DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP, serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP,” tutup Suryo.