Tak Cuma DJP Pajak, Sri Mulyani Bakal Pelototi Pejabat Bea Cukai yang Pamer Harta

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh perhatian terhadap kelakuan pejabat di bawahnya yang doyan pamer harta di media sosial.

Pasalnya, kini marak disoroti sejumlah pejabat pajak yang kedapatan memamerkan barang mewah miliknya, seperti motor gede (moge) Harley Davidson.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus menyatakan, Kemenkeu tidak mentoleransi perbuatan tak menyenangkan dalam jajarannya. Tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tapi seluruh bagian dari instansi tersebut, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Prinsipnya, kita tidak mentolerir. Sekarang itu kita memperkuat internal, kan peran pajak dan bea cukai itu penting. Jangan sampai lemah karena ini," tegas Prastowo di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Justru kita berterimakasih masyarakat membantu. Nanti kita usahakan betul mana yang perlu ditindak, silakan itu proses, ada prosedurnya," ungkapnya.

Adapun usai temuan pejabat pajak yang kepergok memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, kini giliran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menjadi sorotan.

Pejabat DJBC dimaksud adalah Eko Darmanto, seorang Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang bersangkutan diketahui suka memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial @Eko_Darmanto_BC.

Meskipun akun tersebut sudah hilang, banyak beredar hasil tangkapan layar yang menunjukkan unggahan Eko Darmanto berisi motor gede (moge), mobil antik, hingga pesawat Cessna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah berbincang dengan Dirjen Pajak, Suryo Utomo soal harta kekayaan yang dimilikinya. Adapun itu jadi sorotan, karena adanya temuan ribuan pegawai pajak yang belum melapor LHKPN.

Berdasarkan temuan netizen, harta kekayaan pejabat negara tersebut juga kedapatan mengalami peningkatan. Itu turut disokong dengan adanya temuan sejumlah barang mewah seperti motor gede (moge) milik mereka.

Dari hasil pembicaraan, Sri Mulyani mengatakan, harta Suryo Utomo bertambah karena adanya faktor kenaikan harga, semisal tanah atau bangunan yang dimilikinya.

"Saya tanya sama Pak Suryo, kenaikannya karena apa? kenaikan karena harga tanah, harga itu, tiba-tiba dianggapnya seolah-olah itu korupsi," kata Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut, Sang Bendahara Negara turut menanyakan seputar sumber pendapatan Dirjen Pajak. Ia lantas meyakini, anak buahnya itu benar dan memintanya menyampaikan ke publik.

Sri Mulyani tak ingin, kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak semakin berkurang. Oleh karenanya, ia mendesak kekayaan yang diterima pejabatnya turut dipublikasi ke masyarakat.

"Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja sampaikan. Saya tanya sama Dirjen Pajak, kamu yakin kamu bener? 'yakin Bu. Saya yakin kamu bener sampaikan, ke publik," ungkapnya seraya menirukan hasil pembicaraan bersama Suryo Utomo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memusingkan reaksi warganet alias netizen terkait gaya hidup para pejabat DJP  pajak.

Respon tersebut diberikan pasca adanya kasus penganiayaan anak pejabat pajak yang viral, yang merembet kepada gaya hidup mewah semisal koleksi motor gede (moge) milik Dirjen Pajak dan kolega.

Menurut Sri Mulyani, reaksi itu normal terjadi di era media sosial, ketika banyak masyarakat bisa memantau gerak-gerik para pejabat publik.

"Era media sosial, kita harus terima. Ini adalah sebuah realita bagi kami pejabat publik dan institusi publik. Itu adalah suatu realita yang harus kita terima sebagai sesuatu yang harus kita kelola," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Sri Mulyani menilai, reaksi masyarakat yang luar biasa ada sisi positifnya. Menurutnya, itu menunjukan adanya keinginan agar pemerintah lebih bersih dan terbuka pada segala koreksi.

"Jadi buat kami ini juga merupakan opportunity, kesempatan untuk menjelaskan, ini loh mekanisme yang ada di kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pajak," ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan kapan koreksi dilakukan, ia mengatakan itu tidak bisa dilakukan seenaknya. Pasalnya, baik Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang terikat dengan UU ASN maupun UU tentang keuangan negara.

"Tapi tidak berarti bahwa kami nggak bisa melakukan langkah. Maka kita bilang sama Irjen, sampaikan ke publik yang selama ini anda sudah lakukan untuk melakukan kontrol, investigasi dan eksaminasi, sampaikan," pinta Sri Mulyani.

"Jadi kita bekerja bukan berdasarkan emosi tapi berdasarkan data evidence. tapi pemihakan terhadap perasaan masyarakat itu harus kita lakukan. Karena itu penting yang namanya kredibilitas, persepsi itu sesuatu yang ada objektifnya, tapi juga ada subjektifnya," tegasnya.