Jelang Pemilu 2024, ASN Benar-Benar Bisa Netral?

Liputan6.com, Jakarta Mendekati tahun pemilihan umum atau Pemilu 2024, netralitas aparatur sipil negara (ASN) alias PNS kembali menjadi sorotan publik. Asas netralisasi seorang ASN harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. 

Hal ini pun jadi  perhatian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang ingin mengantisipasi pelanggaran netralitas PNS dalam Pemilu 2024.

"Dimensi netralitas PNS dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen ASN, serta pembuat keputusan/kebijakan haruslah netral," tegas Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB, Damayani Tyastianti dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023). 

"Ketidaknetralan PNS berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan PNS menjadi tidak profesional," sebut dia. 

Oleh karenanya, Damayani menilai pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu.

Politik Praktis

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyampaikan, birokrasi merupakan faktor penting sebagai penghubung antar negara atau pemerintah yang seharusnya netral dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

"Tidak boleh terlibat dalam politik praktis," tegasnya.

Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman mengatakan, pihaknya bersama Kementerian PANRB, BKN, Bawaslu dan Kemendagri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). 

Isinya, untuk membangun sinergisitas dan efektifitas koordinasi dalam pengawasan netralitas PNS. "Regulasi Netralitas ASN sudah lengkap. Saatnya, kita tegakkan netralitas ASN," ujarnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono mengingatkan peserta Pemilu 2024 diikat aturan yang jelas terkait batasan-batasan dalam melakukan kampanye. Bawaslu akan menindak dengan tegas peserta pemilu yang melanggar batasan kampanye tersebut.

"DPRD (kalau menjadi peserta lalu berkampanye) juga diikat oleh aturan-aturan terkait dengan pemilu salah satunya terkait dengan batasan-batasan kampanye pemilu," ujar Totok dikutip dari situs bawaslu.go.id, Selasa (28/2/2023).

Totok memastikan, pihaknya akan menindak tegas jika menemukan pelanggaran kampanye, seperti penggunaan fasilitas negara yang masih menjadi salah satu tren pelanggaran.

"Dinamika saat ini masih ada peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan Bawaslu akan menindak hal tersebut," ucap Totok.

Lebih lanjut Totok menyampaikan peserta pemilu dapat di batalkan pencalonannya jika melanggar Pasal 284 Undang Undang 7/2017 terkait politik uang dan pelanggaran administrasi yang terstruktur.

"Jika terbukti peserta pemilu melakukan money politik seperti yang dikatakan pasal 284 maka akan diberikan sanksi pembatalan pencalonan," tambah dia.

Selain itu, Totok menilai, penggunaan kampanye konvensial masih menjadi tren saat ini sehingga diprediksi paling banyak digunakan menarik simpatih pemilih.

"Kampanye konvensional paling banyak disukai saat ini seperti memasang Alat Praga Kampanye (APK), baliho, spanduk dan flayer. Yang kita prediksikan paling banyak digunakan untuk menarik simpatisan pemilih," ujar Totok.

Pemilihan Umum (Pemilu) kembali akan digelar pada 2024 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Pemilu 2024 kini digelar serentak, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, pada Rabu 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Penetapan itu telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

"Sebagaimana kita tahu KPU telah menetapkan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 yang kita tuangkan pada SK No. 21 tahun 2022 yaitu pada tanggal 14 Februari 2024," ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat peluncuran hari pemungutan suara di kantor KPU RI, Jakarta, Senin 14 Februari 202 lalu.