BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 12,14 Triliun untuk Rawat Penderita Jantung, Terbesar Dibanding Penyakit Lain

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada para peserta. Dalam perlindungan ini, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya pelayanan kesehatan peserta yang berobat di rumah sakit.

Sampai saat ini, BPJS Kesehatan telah meganggung biaya penyakit katastropik mencapai Rp 24,05 triliun di 2022. Penyakit katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis yang lama dengan berbiaya tinggi.

Dalam laporan 2022, penyakit jantung menduduki peringkat pertama dengan biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp 12,14 triliun menjangkau 15,49 juta penduduk. Disusul, penyakit kanker dengan biaya pengobatan sebesar Rp 4,50 triliun menjangkau 3,14 juta penduduk.

Di posisi ketiga terdapat penyakit stroke dengan biaya pengobatan sebanyak Rp 3,23 triliun menjangkau 2,53 juta penduduk. Selanjutnya, penyakit gagal ginjal dengan nilai pengobatan Rp 2,15 triliun menjangkau 1,32 juta penduduk.

Di posisi kelima terdapat penyakit Hemofilia dengan biaya pengobatan Rp 0,65 triliun menjangkau 116,7 ribu penduduk. Kemudian, penyakit Talasemia menyedot anggaran Rp 0,61 triliun menjangkau 305,2 ribu penduduk.

Di posisi ketujuh, terdapat leukemia dengan pengobatan anggaran Rp0,43 triliun menjangkau sebanyak 146,1 ribu penduduk. Terakhir, Sirosis hati dengan biaya pengobatan mencapai Rp0,33 triliun menjangkau 193,9 ribu penduduk.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebutkan empat penyakit yang menjadi beban terbesar harus ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Yakni penyakit jantung yang menelan biaya Rp 12 triliun, kanker Rp 4,2 triliun, stroke Rp 3 triliun dan terakhir adalah ginjal.

"Akses untuk melayani keempat penyakit ini sangat kurang. Jantung misalnya, itu tindakan pertamanya harus diintervensi pasang ring kurang dari empat jam. Supaya survival ratenya tinggi," ujar Budi dalam sambutannya di peresmian Mayapada Hospital beberapa waktu lalu.

Dari 514 kabupaten dan kota yang dapat melakukan tindakan medis memasang ring jantung, Budi menyebutkan hanya 44 rumah sakit yang dapat melayani.

Reporter: sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim, saat ini, tidak memiliki utang ke seluruh rumah sakit di wilayah Indonesia. Menyusul, sehatnya kondisi finansial BPJS Kesehatan.

"Dengan kondisi finansial yang sehat. BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/4).

Bahkan, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan memberikan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit.

Untuk membuktikan pernyataannya, BPJS Kesehatan siap memberikan uang muka kepada pihak rumah sakit yang masih mencatatkan adanya utang. Strategi ini demi terjaminnya layanan kesehatan yang baik bagi peserta.

"Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi," ungkapnya.

BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Untuk itu, BPJS Kesehatan mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat.

"Masyarakat bisa berobat di rumah sakit seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia," tutupnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan mendadak ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Riau. Kunjungan ini untuk mengecek pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Setelah mengecek semua pelayanan berjalan dengan baik, Jokowi meminta pengelola rumah sakit mempu memberikan pelayanan yang cukup. Ini ditujukan kepada seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun milik swasta.

"Kita harapkan tidak hanya di Pekanbaru, di rumah sakit-rumah sakit yang lain baik yang rumah sakit milik (pemerintah) pusat, milik provinsi, milik kabupaten/kota, milik swasta yang ikut BPJS semuanya memiliki standar pelayanan yang baik semuanya," kata dia seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (4/1/2023).

"Karena sekarang, tidak seperti yang dulu, BPJS telat bayar, sekarang ndak, BPJS memiliki apa, duit yang cukup untuk membayar tepat waktu," sambungnya. Kepala negara menyampaikan kunjungan dadakan ke RSUD Pekanbaru untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan baik. Dia juga mengecek setiap tahapan-tahapannya.

"Tadi saya belum menyampaikan mengenai kunjungan mendadak saya ke RSUD di pekanbaru saya ingin memastikan bahwa yang namanya BPJS (kesehatan) itu berjalan betul dan melayani. Saya cek tadi mulai dari pendaftaran, kemudian di pelayanan untuk obat, kemudian naik ke pelayanan di kamarnya," terangnya. 

Bahkan, kata Jokowi, setiap pasien peserta BPJS Kesehatan mengaku dilayani dengan baik. Artinya sudah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. "Saya bertanya ke beberapa pasien semuanya di layani dengan baik," kata dia.

"Dan tadi di RSUD Pekanbaru juga kita melihat pelayanan untuk (penyakit) jantung, kanker, stroke semuanya berjalan, selain penyakit yang lain," pungkasnya.