Berperan Penting di Ekonomi Global, OJK Dorong ASEAN Terap Ekonomi Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, ASEAN menjadi satu-satunya kawasan yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2022.

Kawasan itu bahkan memiliki peran penting bagi ekonomi global, dan memiliki kemampuan untuk membentuk inisiatif kebijakan.

"Kawasan kita memainkan peran penting dalam ekonomi global, dan memiliki kemampuan untuk membentuk inisiatif kebijakan di era yang berkembang pesat dan penuh tantangan seperti saat ini. Dengan posisi ASEAN yang semakin strategis yang menekankan pada peningkatan kerja sama di kawasan ASEAN, termasuk dalam pembiayaan berkelanjutan," kata Mahendra dalam Seminar on Financing Transition in ASEAN yang disiarkan secara daring pada Rabu (29/3/2023).

Dalam hal ini, ASEAN akan memenuhi komitmennya untuk menghadapi tantangan global terbesar, yakni perubahan iklim, ungkapnya.

"Untuk memastikan keberlanjutan masa depan kita," sambung Mahendra.

"Elemen penting dari taksonomi ASEAN dan standar nasional yang kami kembangkan untuk membiayai transisi adalah pentingnya mengarahkan kebijakan kami menuju transisi secara bertahap. Dari bahan bakar fosil menuju semua sumber energi terbarukan, termasuk yang mungkin muncul di masa depan," pungkasnya.

Menurut Mahendra, transisi bertahap sangat penting untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial tidak terganggu. Karena untuk mencapai target iklim membutuhkan stabilitas politik, didukung oleh struktur ekonomi dan sosial yang dinamis.

"Mari kita yakinkan sektor keuangan bahwa selain pentingnya aksi iklim, ada kelayakan finansial dalam transisi menuju keberlanjutan. Dan itulah mengapa Rencana Transisi yang bertahap dan seimbang sangat dibutuhkan," tambah Ketua OJK tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan risiko yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlindungan data bagi UMKM, di tengah meningkatnya digitalisasi.

Sri Mulyani mengakui, teknologi digital memang memberikan banyak peluang dan manfaat, tetapi juga menciptakan risiko.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3/2023).

"Seperti yang kita semua tahu, pengumpul data besar adalah pemenangnya. Dia yang memegang data mengontrol permainan. Artinya, selain jalur yang jelas bagi UMKM, sangat penting untuk memiliki prinsip prasyarat, sehingga kerangka kerja dapat mengelola ekosistem digital yang bermanfaat, mudah diakses, terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga mengamankan dan memberikan manfaat optimal, khususnya pada perlindungan data bagi UMKM di ASEAN," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

Menkeu memaparkan bahwa, kerangka pertama adalah bagaimana operator melibatkan sektor publik dan swasta untuk memungkinkan ekosistem ekonomi digital di negara-negara ASEAN, dan memungkinkan UMKM go digital serta akses keuangan.

"Memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pedagang di ASEAN, mengakses pasar baru dan modalitas bisnis baru, pasti akan meningkatkan jangkauan dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar cara tradisional mereka," sambungnya.

Untuk mengembangkan kerangka komprehensif ini, prinsip prasyarat adalah, pertama, menyediakan infrastruktur publik digital.

Menurut Sri Mulyani, hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital. Mereka juga harus mempromosikan dan menerapkan infrastruktur publik digital dan mengurangi kesenjangan,

"Kedua, pusat data yang melayani penyampaian kebijakan penting dengan beragam data yang dihasilkan dari ekosistem. Harus ada pusat data atau platform khusus spesialis yang mampu menyediakan struktur serta mengelola data," beber Sri Mulyani.

Data tersebut dapat dimanfaatkan, distruktur, dan dikonstruksi untuk menginformasikan para pembuat kebijakan ASEAN dalam menangani dan lintas isu atau kebijakan terkait lainnya.

UMKM dapat berpartisipasi dalam hal lingkungan, sosial, atau penguatan partisipasi peran gender, juga memberikan dan mendapatkan skor kredit, menjalin kemitraan internasional, serta banyak manfaat lainnya.

Terakhir, memastikan perlindungan keamanan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital.

Dijelaskan Sri Mulyani, hal ni akan mencakup penerapan prinsip perlindungan konsumen, memberikan standar akuntabilitas terkait pelatihan uji tuntas dan pemantauan UMKM, bergabung dengan rantai pasokan melalui platform.

"Juga yang terakhir, memastikan klausul keamanan untuk UMKM pada tingkat kesepakatan antara pelanggan dan platform dan tentunya standar keamanan perlindungan data sangat penting," jelas Menkeu.Advertisement