Kebut Pemerintahan Digital, Menpan Azwar Anas Minta Wejangan Nadiem Makarim

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, terus berupaya mengakselerasi penerapan sistem pemerintahan digital, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Upaya tersebut turut mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim.

"Saya terima kasih karena Mas Nadiem dan tim datang untuk mempertajam eksekusi SPBE. Saya senang dengan energi luar biasa dari Mas Menteri untuk percepatan mencapai target bersama," kata Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (6/4/2023).

Anas menyampaikan, berbagai instrumen dan kebijakan sedang disiapkan untuk mempercepat penerapan SPBE secara nasional. Hal ini dinilai urgent untuk segera ditindaklanjuti karena digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan digital pemerintah kepada masyarakat. Sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan Kementerian PANRB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan kedalam genggaman.

Lanjutnya dikatakan, penerapan SPBE membutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak mulai dari internal pemerintah, swasta, bahkan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.

"Ini membutuhkan strong leader, kolektif, tidak bisa sendiri. Mudah-mudahan ini bisa segera jalan, sekaligus menjadi tekad yang kuat bagi kita bersama untuk mewujudkan SPBE," imbuh Azwar Anas.

Senada, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan, selama 3 tahun terakhir digitalisasi sistem pendidikan telah dilakukan secara mendalam di Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Nadiem turut mendukung agar seluruh sistem pemerintahan juga bisa mengalami proses digitalisasi yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat (citizen-centric).

"Jadi kami di sini untuk membahas berbagai macam isu bagaimana caranya meningkatkan dan menyebarkan proses digitalisasi agar pelayanan kepada publik jauh lebih baik," jelas Nadiem.

Pengembangan MPP Digital secara bertahap untuk semakin mempermudah layanan kepada masyarakat pun turut diapresiasi oleh Founder Gojek tersebut. Best practice MPP Digital yang akan dimulai dan saat ini sedang diuji coba dinilai menjadi feedback yang sangat penting dalam pengembangan produk ke depan.

“Jadi dimulai dari best practice, kemudian rakyat memberikan feedback, lalu nanti akan dibuat secara nasional. Kami 100 persen mendukung," pungkas Nadiem.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengolaborasikan manajemen data di BPS dengan evaluasi reformasi birokrasi tematik di Kementerian PANRB.

Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), reformasi birokrasi akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah, sehingga dibikinlah skema tematik/terfokus.

Terdapat empat fokus, yakni penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, dan prioritas aktual presiden berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

"Jadi nanti data dari BPS masuk ke sistem evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian PANRB. Sehingga kita bisa langsung tahu indikator hasil dari masing-masing pemerintah daerah. Sekaligus ini semakin memasifkan pemahaman kita bersama bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, di antaranya ke penurunan kemiskinan," ujar Anas, Rabu (22/3/2023).

"Alhamdulillah kita sudah duduk bareng dengan BPS kemarin. Klop. Kami melihat manajemen data BPS juga sudah semakin keren, dengan teknologi, bahkan didukung nantinya dengan artificial intelligence (AI)," imbuh dia.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemda disederhanakan. Dari sebelumnya 259 komponen pertanyaan menjadi 27 indikator hasil.

Termasuk memuat empat strategi, antara lain penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

"Penyederhanaan ini kita bikin dengan harapan nantinya semua elemen birokrasi fokus pada dampak, yaitu menyelesaikan masalah hilir di masyarakat seperti kemiskinan, stunting, investasi, belanja produk dalam negeri, dan sebagainya," terang Anas.

Sementara Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dukungannya kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kementerian PANRB. "Harapannya, berbagai data, berbagai sumber daya di BPS bisa dikonsolidasikan untuk mendukung reformasi birokrasi tematik," ujarnya.