Kowani Kawal Penguatan Ekonomi Digital hingga Pemberdayaan Perempuan di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital bagi pemberdayaan perempuan. Dukungan ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui program kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa organisasi yang menaungi 112 organisasi perempuan nasional ini memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Menurutnya, akses terhadap teknologi, ekonomi digital, dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan bagi perempuan Indonesia, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Kowani berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan Indonesia tidak tertinggal dalam era digital ini. Kami ingin mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi dan ekonomi digital, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Nannie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dari Asta Cita yang menempatkan perempuan sebagai agen perubahan sosial dan kekuatan ekonomi. Untuk itu, Kowani mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian digital melalui kewirausahaan dan akses terhadap teknologi.

Selain itu, Kowani juga berperan dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta anak, termasuk dalam pencegahan kekerasan berbasis gender melalui sistem digitalisasi layanan perlindungan. Menurut Nannie, perempuan di daerah terpencil harus mendapatkan akses pendidikan dan literasi digital agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam transformasi digital.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan, baik di perkotaan maupun di pelosok, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, pembangunan berbasis digital harus terus diperkuat agar tercipta ekosistem ekonomi inklusif yang menghubungkan perempuan wirausaha dengan pasar global,” tambahnya.

Sebagai mitra KPPPA, Kowani juga memastikan bahwa kebijakan transformasi digital benar-benar diterapkan hingga ke tingkat masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah advokasi kebijakan dan regulasi digital yang berperspektif gender, termasuk akses pembiayaan bagi UMKM perempuan, sertifikasi digital, serta kebijakan perlindungan sosial berbasis digital.

Dalam mendukung ekosistem digital yang inklusif, Kowani juga mengembangkan model e-commerce yang menghubungkan perempuan wirausaha dengan pasar nasional dan global, seperti melalui platform LADARA. Kolaborasi dengan berbagai institusi publik dan sektor swasta juga dilakukan untuk menyediakan pelatihan digital, akses modal berbasis teknologi, serta pendampingan bisnis digital bagi perempuan.

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi dan institusi keuangan, untuk memberikan pelatihan digital bagi perempuan. Kami ingin mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku utama dalam perekonomian digital,” kata Nannie.

Lebih lanjut, Kowani juga mengembangkan konsep One Village One Product (OVOP) berbasis digital untuk meningkatkan daya saing produk UMKM perempuan di pasar global. Model ini diharapkan dapat membantu perempuan di pedesaan untuk mengembangkan produk unggulan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Kami percaya bahwa digitalisasi dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses lebih luas ke pasar global. Dengan memanfaatkan teknologi, produk-produk lokal dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi perempuan Indonesia,” pungkasnya.

Dengan berbagai inisiatif ini, Kowani berharap perempuan Indonesia semakin berdaya dan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi digital nasional.