Impor BBM Indonesia Tembus 800 Ribu Barel per Hari, Kendaraan Listrik Jadi Solusi

Liputan6.com, Jakarta Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan Kanam, menjelaskan penggunaan kendaraan listrik bermanfaat untuk mendukung ketahanan energi dimana impor BBM sudah mencapai 800 ribu barel per hari, sementara terdapat over supply listrik di grid Jamali.

"Pemerintah dapat mengurangi kehilangan devisa, karena impor dan mengurangi subsidi Rp 5.000/liter pertalite, berapa keuntungan yang dapat dikurangi dari subsidi tersebut," kata Senda dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama MTI dan KPBB, Minggu (9/4/2023).

Dari sisi lingkungan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dan pencemaran suara. Kendaraan listrik juga dapat menggerakkan kegiatan UMKM dengan munculnya bengkel-bengkel kendaraan listrik juga industri komponen lokal seperti baterai dan kontroler, secara nasional juga dapat meningkatkanekonomi dari penggunaan nikel milik Indonesia dalam pengembangan industri baterai.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad ‘Puput‘ Safrudin, menjelaskan kembali opsi mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja penurunan emisi karbon kendaraan yang diusulkan KPBB.

Dia mengungkapkan, sejak 2013 saat pemerintah menginisiasi insentif fiskal kendaraan rendah Karbon (LCEV, Low Carbon Emission Vehicle) pada pembahasan draft PP No 41/2013, yaitu “feebate/rebate fiscal scheme atau incentive/disincentive fiscal scheme base on Karbon emission reduction performance”.

Standar Kendaraan Bermotor

Pada skema ini, pertama pemerintah harus menetapkan standar kendaraan bermotor (grCO2/km) yang harus dipatuhi oleh seluruh produsen kendaraan bermotor, apapun teknologinya (BEV, HEV, PHEV, FCEV, ICE, HICEV), sehingga tidak terjadi diskriminasi teknologi.

Kedua, pemerintah menetapkan bahwa kendaraan yang memenuhi standar karbon, maka berhak atas insentif fiskal, namun sebaliknya kendaraan yang tidak memenuhi standar karbon harus rela dipungut cukai karbonyang besarannya tergantung pada level karbon yang diemisikan oleh kendaraan tersebut.

“Sayangnya pemerintah pragmatis dengan hanya menetapkan insentif untuk KBLBB yang kinerja emisi karbonnya terbaik saat ini, sehingga terbit kebijakan insentif kendaraan listrik, sementara kendaraan yang emisi karbonnya tinggi tidak dikenakan sanksi. Tentu saja tidak salah kebijakan tersebut, namun tidak paripurna dan memberatkan APBN serta terancam keberlanjutannya terkait sumber pendanaan," ujarnya.

Selanjutnya Ahmad Safrudin mengkritik, selain itu, penggunaan terminologi Subsidi Kendaraan Listrik juga harus diralat, karena menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada distrust bahkan civil disobedience terhadap pemerintah yang terkesan memberikan subsidi kepada orang kaya.

Faktanya hal itu bukanlah subsidi, melainkan hanya potongan pajak kendaraan bermotor. Sepeda motor listrik yang ditetapkan berhak atas insentif Rp 7 juta/unit misalnya, sesungguhnya hanyalah memperoleh potongan pajak sebesar 35 persen dari total 43 persen pajak yang seharusnya dibayar (sekitar Rp 13 juta/unit).

"Sehingga masih tersisa 8 persen pajak yang tetap harus dibayar oleh pembeli sepeda motor listrik, yaitu sekitar Rp 6 juta/unit," pungkas Ahmad.

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid telah melaksanakan roadshow tindak lanjut projek konkrit di Manila, Filipina pada tanggal 27-28 Maret 2023. Roadshow kedua ini dilakukan untuk membangun dialog antara bisnis dan pemerintah terkait potensi kemitraan dalam tiga hal.

Pertama, menciptakan nilai tambah untuk nikel dan tambang mineral lainnya. Kedua, mendukung agenda regenerasi hutan yang sejalan dengan program warisan ASEAN-BAC. Dan ketiga, meningkatkan kerja sama terkait konektivitas pembayaran melalui program ASEAN QR Code.

Keketuaan ASEAN-BAC berupaya untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan ekonomi global, terutama pada sektor-sektor baru seperti pembangunan hijau dan transformasi digital. Salah satu penerima manfaat utama dari agenda ini adalah UMKM dan Filipina memainkan peran penting sebagai salah satu mitra ASEAN dan juga Indonesia.

Kemitraan ekonomi yang kuat antara Indonesia dan Filipina terlihat jelas dalam kolaborasi kedua negara. Ini ditunjukkan melalui angka investasi Filipina yang mampu mencapai USD 14 juta di Indonesia pada tahun 2022 dan adanya peranan penting Indonesia sebagai eksportir dari beberapa komoditas seperti bahan bakar, infrastruktur, ore slag dan ash ke Filipina dengan nilai mencapai USD 5,92 miliar pada tahun 2021.

Indonesia dan Filipina memiliki cadangan nikel terbesar terbesar di dunia. Kedua negara memiliki sekitar 33 persen-40 persen dari cadangan bijih nikel di seluruh dunia.

“Indonesia dan Filipina memegang posisi yang kuat dalam hal cadangan bijih nikel global, dan hal ini memberikan dasar yang kuat untuk bekerja sama dan menjadi pemimpin dalam ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai, baik di ASEAN maupun di dunia," ujar Arsjad.

Dengan kerja sama yang lebih erat, kedua negara berpotensi meningkatkan produksi nikel dunia hingga mencapai 50 persen. Selain itu, potensi cadangan mineral lain untuk kendaraan listrik juga menjadi sorotan, sehingga ASEAN bisa menjadi pusat rantai pasok kendaraan listrik.