Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Kucurkan Rp 750 Miliar Buat Perbaikan 15 Ruas Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak berat di Lampung. Untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut, pemerintah provinsi Lampung akan kucurkan anggaraa Rp 750 miliar.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, seperti dikutip dari Antara, Senin (8/5/2023).

"Kemarin setelah kunjungan Presiden ke Lampung ada evaluasi mengenai infrastruktur, dan telah ada instruksi untuk Kementerian PUPR membantu melakukan perbaikan di sini,” kata Arinal di Bandarlampung.

Arinal menuturkan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengerjakan infrastruktur jalan yang rusak berat di Lampung akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dana yang diberikan melalui APBN senilai Rp 800 miliar, dan sisanya akan dibantu oleh yang dialokasikan oleh provinsi sebanyak Rp 750 miliar untuk perbaikan di 15 ruas jalan,” tutur dia.

Arinal Djunaidi menuturkan, untuk sistem kerja perbaikan ruas jalan itu, akan dilakukan pembagian pengerjaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Ini nanti akan dibagi seperti kemarin di Jalan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dengan panjang 24 kilometer, di mana 7 kilometer akan kami bangun. Sedangkan 17 kilometer lainnya akan dibangun pusat jadi kolaborasi ini akan berlaku juga di 14 ruas jalan lainnya,” tutur dia.

Dia menuturkan, bila dalam pengerjaan ada kekurangan, akan disesuaikan kembali. Saat ini masih direncanakan untuk tender.

"Jalan di Lampung ini dilewati oleh banyak orang dari berbagai provinsi. Oleh karena itu sebagaimana instruksi Presoden untuk membangun dengan cepat agar Lampung sebagai penghasil pangan bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengambilalih pengerjaan berbagai jalan rusak di Lampung. Penanganan infrastruktur jalan provinsi memiliki pagu anggaran penanganan pada 2021-2023 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sebesar Rp260,56 miliar dan yang rutin berjalan Rp57,70 miliar pada 2021, lalu Rp439,63 miliar dan yang rutin berjalan Rp79,65 miliar di 2022, dan pada 2023 sebanyak Rp656,07 miliar dengan pengerjaan rutin berjalan Rp55,43 miliar.

Ruas jalan yang ditangani oleh APBN dengan total anggaran Rp800 miliar meliputi Ruas Jalan Simpang Korpri-Purwotani dengan pagu Rp69,2 miliar, ruas Jalan Wates-Batas Tanggamus Rp37,7 miliar, perbatasan Kluwih-Jatiringin-Sidoharjo-Umbar Rp41,5 miliar, ruas Jalan Tanjung Rusia Timur-Selapan Rp28 miliar.

Selain itu, Ruas Jalan Bangun Negara-Cukuh Senuman Rp21,4 miliar, ruas jalan Keramat Teluk-Sri Widodo Rp37,7 miliar, Jalan Pagar Dewa-Lumbok Rp44 miliar, Jalan Negeri Baru-SimpangTiga Rp33 miliar. Selanjutnya Ruas Jalan Daya Sakti-Makarti Rp16,9 miliar, Jalan Simpang Segitiga Emas-Muara Tenang-Margo Jadi Rp73,5 miliar, Jalan Ekamulya Wonosari-KTM Rp55,7 miliar, Jalan Bogolama Pasar Balang Rp41,8 miliar, Jalan Labuhan Maringgai-Marga Sari Rp36,1 miliar, Simpang Randu-Seputih Surabaya Rp72,3 miliar, dan Kota Gajah-Simpang Randu Rp191,2 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatra.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui akun instagran resminya @smindrawati, dikutip Minggu (7/5/2023).

Sri Mulyani menulis, dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Lampung disampaikan kalau pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak. Tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sri Mulyani menuturkan, dari dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), alokasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Lampung pada 2023 sebesar Rp 588,7 miliar. “Sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar,” tulis Sri Mulyani di akun instagramnya.

Dikutip dari Antara, secara keseluruhan ruas jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai 1.289,1 kilometer (KM).

Sri Mulyani menambahkan, APBN juga distribusikan transfer dana dari pusat ke pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan jalan (dana alokasi khusus/DAK fisik) pada 2023 untuk provinsi/kabupaten/kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Selain itu, alokasi APBN untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi provinsi Lampung.

Alokasi APBN untuk penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya di dua ruas. Pertama, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140 km. "Dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun,” tutur dia.

Kedua, Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panajng 189 KM. “Dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun,” tutur dia,

Sri Mulyani menambahkan, ada juga pendanaan pembebasan lahan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp 3,75 triliun. Selanjutnya untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp 1,86 triliun.

Alokasi APBD

Kemudian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat program penyelenggaraan Jalan APBD 2023 provinsi/kabupaten/kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun, khusus Provinsi Lampung Rp 886,8 miliar.

Adapun program penyelenggaraan jalan terdiri dari belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang atau jasa. Sri Mulyani menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas nasional pada 2023.

“Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,” ujar dia.