Bank Dunia Sebut Bansos Efektif Turunkan Kemiskinan daripada Subsidi BBM, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia menilai, program bantuan sosial (bansos) lebih efektif dalam upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu diungkapkan Bank Dunia dalam laporan terbarunya, berjudul Indonesia Poverty Assessment Patways Towards Economic Security yang diluncurkan pada Selasa (9/5)

"Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk Indonesia Poverty Assessment, dikutip Selasa (9/5/2023).

Laporan terbaru Bank Dunia juga menyoroti program jaminan sosial dapat mengurangi masalah pengangguran hingga kesehatan. Namun sayangnya, jaminan sosial saat ini hanya tersedia bagi pekerja formal.

"Saat ini, hanya pekerja formal yang memiliki perlindungan untuk kejadian-kejadian tersebut," ungkap Bank Dunia.

Sementara itu, program subsidi BBM dianggap tidak efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, hal ini dikarenakan program tersebut memerlukan biaya yang mahal dan membebani fiskal negara.

Selain itu, program subsidi BBM juga tidak tepat sasaran sehingga berdampak kecil terhadap kelompok masyarakat ekonomi ke bawah.

"Subsidi (BBM) tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif," sebut Bank Dunia.

Country Director World Bank Indonesia, Satu Kahkonen memuji kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan.

“Selama 20 tahun terakhir, kita telah melihat kemajuan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata Satu Kahkonen dalam acara Indonesia Poverty Assessment yang digelar Bank Dunia di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Seperti diketahui, pada 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024.

Di 2023 ini, dengan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berkurang sebesar 1,5 persen, Kahkonen menyakini, target ini pada dasarnya tercapai.

“Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas pencapaian yang luar biasa ini,” ujarnya.

Ketika melihat ke depan, dengan Indonesia yang kini berdokus fokus pada transisi ke status berpenghasilan tinggi, Bank Dunia menyarankan, akan membutuhkan kebijakan.

“Hal ini tidak hanya menyesuaikan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperhatikan pendapatan yang lebih tinggi dan ketahanan ekonomi ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” jelas Kahkonen.

Oleh karena itu, sejalan dengan ambisi tersebut, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perluasan definisi masyarakat miskin, katanya.

Hal ini dapat dilakukan, menurut Kahkonen, misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar USE 3,20 alih-alih garis USD 1,90 yang saat ini digunakan.

“Jika kita menerapkan definisi kemiskinan yang lebih luas ini, ada sekitar satu dari enam orang Indonesia yang dalam kondisi miskin, atau sekitar 40 juta orang,” ungkapnya.