Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Stagnan Imbas Tarif Impor Donald Trump

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mengungkapkan perekonomian global akan stagnan tahun ini, di tengah kekhawatiran termasuk tarif impor baru yang dikenakan pemerintahan presiden terpilih AS Donald Trump.

Melansir BBC, Jumat (17/1/2025) Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan di kisaran 2,7% di 2025, menjadikan kinerja terlemah sejak 2019, selain dari kontraksi tajam yang terlihat pada puncak pandemi Covid-19.

Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia, Ayhan Kose mengatakan, tarif perdagangan, yang akan diberlakukan Donald Trump dapat memiliki konsekuensi ekonomi di seluruh dunia.

Prospek pajak yang lebih tinggi yang diberlakukan pada impor ke AS mengkhawatirkan banyak pemimpin dunia karena hal itu akan membuat perusahaan lebih mahal untuk menjual barang-barang mereka di AD

Kose mengatakan, meningkatnya ketegangan perdagangan antara negara-negara ekonomi utama merupakan salah satu kekhawatiran terbesar terhadap ekonomi global pada 2025.

Kekhawatiran lainnya termasuk suku bunga yang tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan yang merusak kepercayaan bisnis dan investasi.

Bank Dunia mengatakan bahkan kenaikan 10% tarif AS atas impor dari setiap negara akan mengurangi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,2% jika negara-negara tidak menanggapi. 

"Jika mereka melakukannya, ekonomi global dapat terpukul lebih keras,” Kose menambahkan.

"Setiap kali Anda memberlakukan pembatasan perdagangan, akan ada konsekuensi buruk yang paling sering dialami oleh negara yang memberlakukannya," bebernya.

Kose lebih lanjut menuturkan, tingkat pertumbuhan rendah yang diperkirakan untuk ekonomi dunia pada 2025 berarti standar hidup tidak akan meningkat dengan kecepatan yang dilihat beberapa tahun lalu. Kose menuturkan, dalam dekade sebelum pandemi, pertumbuhan rata-rata lebih dari 3% per tahun.

"Jika Anda melihat dalam jangka waktu yang lebih lama, kami pikir angka pertumbuhan akan turun. Itu membuat kami khawatir," ia menambahkan.

Bank Dunia: Negara-negara di Dunia Perlu Siapkan Kebijakan Ekonomi Strategis

Pertumbuhan ekonomi secara luas dipandang sebagai hal mendasar untuk mengurangi kemiskinan dan mendanai layanan publik seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Hal itu juga penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan upah, ketika inflasi tetap berada di atas target 2% yang ditetapkan oleh bank sentral di zona euro, Inggris, dan AS. Sejumlah negara kini tengah berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Intinya adalah tidak ada ozempic untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara perlu memikirkan kebijakan apa yang akan diterapkan," kata Kose.

Sebelumnya, Bank Dunia pada Kamis, 26 Desember 2024 menaikkan perkiraan untuk pertumbuhan ekonomi China pada 2024 dan 2025. Akan tetapi, Bank Dunia memperingatkan kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu bersama dengan hambatan di sektor properti bakal terus bebani ekonomi China pada 2025.

Mengutip CNBC, ditulis Jumat (27/12/2024), China telah berjuang pada 2024 terutama karena krisis properti dan permintaan domestik yang lesu. Kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) yang diharapkan atas barang-barangnya ketika Presiden Terpilih AS Donald Trump menjabat pada Januari juga dapat pengaruhi pertumbuhan.

“Mengatasi tantangan di sektor properti, memperkuat jarring pengaman sosial dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah akan menjadi penting untuk membuka pemulihan yang berkelanjutan,” ujar Direktur Bank Dunia untuk China Mara Warwick seperti dikutip dari CNBC.

Ia menambahkan, penting untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek terhadap pertumbuhan dengan reformasi struktural jangka panjang.

Berkat efek pelonggaran kebijakan terkini dan kekuatan ekspor jangka pendek, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China sebesar 4,9% tahun ini, naik dari perkiraannya pada Juni sebesar 4,8%.

China menetapkan target pertumbuhan "sekitar 5%" pada 2024, sebuah tujuan yang dapat dicapai.

Meskipun pertumbuhan untuk 2025 juga diperkirakan turun menjadi 4,5%, angka tersebut masih lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia sebelumnya sebesar 4,1%.

Bank Dunia menilai, pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang lebih lambat dan efek kekayaan negatif dari harga rumah yang lebih rendah diperkirakan akan membebani konsumsi hingga 2025.

Untuk menghidupkan kembali pertumbuhan, otoritas China telah sepakat untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 3 triliun yuan (atau USD 411 miliar) tahun depan, Reuters melaporkan minggu ini.

Angka-angka tersebut tidak akan diumumkan secara resmi hingga pertemuan tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional, pada Maret 2025, dan masih dapat berubah sebelum itu.

Sementara regulator perumahan akan terus berupaya untuk membendung penurunan lebih lanjut di pasar real estat China tahun depan, Bank Dunia mengatakan pemulihan sektor tersebut tidak diantisipasi hingga akhir 2025.

Kelas menengah China telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2010-an, mencakup 32% dari populasi pada 2021, tetapi perkiraan Bank Dunia menunjukkan sekitar 55% masih "tidak aman secara ekonomi", yang menggarisbawahi perlunya menciptakan peluang.

Sebelumnya, China akan meningkatkan defisit anggaran, menambah utang, dan melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

Keputusan ini diumumkan dalam keterangan pemerintah China mengenai pertemuan tahunan para pemimpin utama negara itu, yang dikenal sebagai Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) yang diadakan pada 11-12 Desember 2024.

Langkah itu dilakukan untuk bersiap menghadapi dampak ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, di mana Presiden Terpilih Donald Trump berencana menaikkan tarif impor pada barang impor dari China.

China akan meningkatkan defisit anggaran, menambah utang, dan melonggarkan kebijakan moneter untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

Keputusan ini diumumkan dalam keterangan pemerintah China mengenai pertemuan tahunan para pemimpin utama negara itu, yang dikenal sebagai Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) yang diadakan pada 11-12 Desember 2024.

Langkah itu dilakukan untuk bersiap menghadapi dampak ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, di mana Presiden Terpilih Donald Trump berencana menaikkan tarif impor pada barang impor dari China.