Sinyal Penolakan Menko Luhut Soal Impor KRL Bekas Jepang

Liputan6.com, Jakarta Keputusan mengenai impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Namun, berbagai opsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terus ditekan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah masih membahas mengenai keputusan impor KRL. Tapi, Luhut secara pribadi mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," ujar Menko Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Diketahui, sejumlah kementerian tengah merundingkan pemenuhan kebutuhan KRL di tahun ini. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sendiri mengusulkan kalau impor KRL dilakukan untuk kebutuhan mendesak untuk menggantikan sejumlah rangakain KRL yang pensiun tahun ini.

Menko Luhut mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil final dari audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Utamanya berkaitan soal upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL.

Sebelumnya, BPKP juga sudah melakukan audit atas armada yang rencananya bakal diimpor oleh KCI dari Jepang. Namun, hasilnya menunjukkan tidak ada rekomendasi untuk melakukan impor KRL bekas Jepang.

"Kita menunggu laporan terakhir menengani hasil audit (BPKP)," tegasnya.

Rencana impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung ditentukan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun kembali menegaskan kalau impor KRL bekas bukan jadi satu rekomendasi.

Agus berujar, ketentuan itu merujuk pada rekomendasi atas hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Hasilnya, tidak ditekomendasikan untuk mengambil KRL bekas dari Jepang.

"BPKP kan sudah jelas tidak boleh. Pokoknya kan dalam rapat koordinasi kita semua menteri yang hadir di situ sepakat kita akan ikuti apa yang menjadi rekomendasi dari BPKP, termasuk Menteri Perindustrian," kata dia saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Selasa (9/5/2023).

Diketahui, rapat itu merujuk pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Utamanya membahas mengenai hasil audit BPKP atas impor KRL bekas dari Jepang untuk kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Menperin Agus bilang, hasil rekomendasi BPKP sudah disepakati oleh setiap pihak yang hadir. Menurutnya, rekomendasi itu jadi penentu final sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL dari KCI.

"Jadi menteri perindustrian ikut apa yang menjadi rekomendasi BPKP itu dalam rapat yang sudah disepakati kemarin. Jadi kita ikut, BPKP bilang impor kita impor, kita keluarkan rekomendasi. Kalau mereka mengatakan belum ya kita belum (keluarkan rekomendasi)," bebernya.

Hingga saat ini, dia menegaskan kalau Kemenperin belum mengeluarkan surat rekomendasi atas impor KRL bekas dari Jepang tersebut.

"Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir kembali bersuara mengenai rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang. Saat ini pihaknya masih terus menjalin diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait rencana impor KRL bekas Jepang ini.

Beberapa pihak diantaranya adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, hingga pihak Komisi VI DPR RI. Dia bersikap akan menolak rencana impor KRLjika ternyata terjadi pelanggaran.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Luhut, Pak Agus Gumiwang, Pak Menhub, Komisi VI, saya sudah diskusi kita jangan lihat impor dan tidak impor," ujar Erick di Kementerian BUMN, Rabu (3/5/2023).

Sebelum memutuskan opsi yang diambil, Erick menekankan perlu adanya kajian yang menyeluruh. Utamanya mengenai proyeksi pelayanan penumpang kedepannya, serta mengkalkulasi jumlah kebutuhan gerbongnya.

Setelah mengantongi data yang jelas, dan disepakati oleh setiap pihak terkait, baru bisa diputuskan opsi apa yang akan diambil. Baik itu impor, maupun pemenuhan armada dari dalam negeri. "Nah karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang," tegasnya.

"Tapi kalau memang kita membutuhkan yah terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing (pihak) mempersentasikan data. Kalau ada korupsi-korupsi saya sikat," sambung Erick.