IDSurvey Bidik Kerja Sama Internasional di Pameran Sea Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Holding BUMN Jasa Survei PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau IDSurvey tengah membidik kerja sama dan investasi di sektor maritim. Salah satunya lewat pameran maritim internasional, Sea Indonesia di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey Misbahudin Aidy menuturkan, ada peluang kerja sama dan investasi dari berbagai peserta. Mengingat, peserta pameran banyak dari negara asing, seperti China, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura.

“Dalam pameran ini, potensi Biro Klasifikasi Indonesia di dunia kemaritiman Indonesia sangat besar, ditambah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan selaras dengan tujuan dari Pemerintah RI untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/5/2023).

Tak hanya kerja sama internasional, Aidy juga membidik adanya peluang dari perusahaan nasional sejenis. Tujuannya, memanfaatkan bidang kelautan di Indonesia.

Dia menuturkan, salah satu aspek yang bisa jadi peluang adalah oenerapan energi hijau yang ramah lingkungan atau green energy.

"Tentunya juga green energy yang menjadi salah satu fokus dari tema seminar yang diangkat dalam Conference Sea Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan IDSurvey PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu untuk kemajuan pada sektor maritim Indonesia," bebernya.

Informasi, Pameran Sea Indonesia 2023 dilaksanakan pada 15-17 Mei 2023, dengan tagline Maritime One Stop Shop (MOSS) dan The Most Exclusive Maritime Exhibition & Conference.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Direktur Jenderal PDSKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo didampingi Johnson W. Sutjipto, Direktur Utama PT Kshatriya Piningit Kamulyan sebagai Event Organizer dan Senior Vice President Bank Mandiri Ferdianto Munir sebagai main sponsor. Selain itu Direktur Utama IDSurvey Arisudono beserta pejabat IDSurvey juga turut hadir meramaikan perhelatan ini.

Peserta pameran yang berasal dari luar negeri antara lain China, Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Malaysia. Selain pameran, dalam perhelatan ini juga terdapat seminar yang membahas isu-isu strategis.

Yakkni Maritime Policy, Maritime Education & Research, Renewable Green Energy, Maritime Security, Maritime Enterprise dan Trade & Industry Association.

Tujuan dari pelaksanaan Pameran Sea Indonesia 2023 yaitu, memfasilitasi berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang maritim baik dalam maupun luar negeri serta memberikan ruang bagi perusahaan nasional untuk mengembangkan pasarnya.

Sebelumnya, IDSurvey atau Holding Jasa Survey menggencarkan sosialisasi dekarbonisasi ke lingkungan BUMN dengan tujuan mempercepat implementasi target Nationally Determined Contributions (NDC) dan tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-6/MBU/12/2022 dalam mengakselerasi penyelenggaraan NEK sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu PERMEN LHK No.21 tahun 2022 dan PERMEN ESDM No. 16 tahun 2022.

"Dalam mendukung upaya Pemerintah tersebut, maka KemenBUMN menginisiasi pilot project yang melibatkan tujuh BUMN dan diharapkan sejak SE ini berlaku, seluruh BUMN aktif terlibat," ujar Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dalam sambutannya di acara Workshop Dekarbonisasi, Kamis (6/4/2023).

Maka, lanjut Pahala, untuk melaksanakan roadmap emisi GRK ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan BUMN terkait.

"Melakukan perdagangan karbon dan mengutamakan perdagangan karbon (secara berurutan) dalam lingkup BUMN sesuai undang-undang, serta menetapkan referensi harga karbon di internal perusahaan sesuai rujukan harga karbon domestik/Internasional," katanya.

Berdasarkan pernyataan Kementerian BUMN, BUMN sesuai fungsinya dan sebagai pihak perpanjangan tangan pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi dan membantu penguatan nasional dalam ketahanan energi, ketahanan pangan, serta ketahanan kesehatan juga berperan penting tidak hanya untuk bisnis melainkan untuk melayani masyarakat menindaklanjuti peraturan penurunan emisi karbon di seluruh BUMN.