Keputusan Impor KRL Bekas Tinggal Ketok Palu, Ini Urgensinya

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap urgensi dari pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek yang akan pensiun. Saat ini, opsi paling cepat adalah melakukan impor KRL bekas dari Jepang.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengungkap keputusan impor KRL bekas Jepang tinggal menunggu ketok palu di rapat terakhir antar pemerintah. Andre menyebut, hal itu didapat setelah dia mengonfirmasi kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Diketahui, ada beberapa opsi dalam pemenuhan kebutuhan 10 rangkaian KRL yang pensiun. Pertama, impor KRL bekas dari Jepang. Kedua, memperbaiki rangkaian yang lama ditambah dengan fitur atau fasilitas baru atau retrofit. Ketiga, produksi dalam negeri oleh INKA.

"kalau kami kan berusaha untuk mencari solusi yaitu ya saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk (produksi) dari dalam negeri butuh 2 tahun lagi," kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (23/5/2023).

"Ya kan karena butuh 2 tahun lagi sementara kebutuhannya tahun 2023, makanya kami tetap mengajukan seperti itu (impor KRL)," sambungnya.

Kendati begitu, posisi Kementerian BUMN adalah pada sisi pengajuan mewakili kebutuhan dari perusahaan pelat merah.. Sementara, keputusan atas pemenuhan KRL pensiun itu diambil oleh tingkat regulator, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.

"kalau regulator ya bukan kami yang nentuin kan, bukan kita yang nentuin boleh ga bolehnya (impor KRL)," katanya.

Lebih lanjut, Arya menyebut hal terpenting adalah data atas kebutuhan yang sudah dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, termasuk Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Menyusul, adanya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Kita serahkan aja ke mereka, di terangkan semua di detailkan semua udah lah kita bicarakan. Tapi kan data yang penting di koordinasikan di rapat-rapat itu ya kan, dijelaskan semua bagaimana hitung-hitungan dari teman-teman KAI," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap kabar terbaru soal kepastian impor KRL bekas dari Jepang. Menurutnya, itu tinggal menunggu satu kali rapat lagi antara pemerintah.

Andre mengaku telah mendapat kabar dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengenai hal ini.

"Tadi saya ketemu pak Tiko Wamen BUMN. Beliau bilang Insya Allah yg 2023 sudah bisa di Impor," ujar dia melalui akun Twitter-nya, dikutip Selasa (23/5/2023).

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, hal itu sekaligus menjawab keresahan para pengguna harian KRL alias para komuter. Keputusan impor KRL sendiri disebut akan muncul setelah pihak pemerintah melakukan rapat.

Diantaranya melibatkan Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Timggal 1 kali Rapat lagi pihak Pemerintah ( Menkomarves, Mendag, Menperin, kemenBUMN, dan BPKP)," cuitnya seperti dikutip.

Pada cuitan terpisah, Andre menyebut sebelumnya, keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan diambil pada akhir April 2023. Dia juga mengatakan kalau hal ini jadi sesuatu yang dinantikan para pengguna kereta komuter.

Sebelumnya, Keputusan mengenai impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Namun, berbagai opsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terus ditekan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah masih membahas mengenai keputusan impor KRL. Tapi, Luhut secara pribadi mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," ujar Menko Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Diketahui, sejumlah kementerian tengah merundingkan pemenuhan kebutuhan KRL di tahun ini. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sendiri mengusulkan kalau impor KRL dilakukan untuk kebutuhan mendesak untuk menggantikan sejumlah rangakain KRL yang pensiun tahun ini.

Menko Luhut mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil final dari audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Utamanya berkaitan soal upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL.

Sebelumnya, BPKP juga sudah melakukan audit atas armada yang rencananya bakal diimpor oleh KCI dari Jepang. Namun, hasilnya menunjukkan tidak ada rekomendasi untuk melakukan impor KRL bekas Jepang.

"Kita menunggu laporan terakhir menengani hasil audit (BPKP)," tegasnya.