LKPP Gencar Konsolidasi Pengadaan, Efisiensi Belanja Pemerintah Tembus 49,52%

Liputan6.com, Jakarta Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi memulai peluncuran inisiasi konsolidasi pengadaan pemerintah untuk tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu. Konsolidasi pengadaan tersebut diinisiasi untuk dapat mengupayakan efisiensi belanja pemerintah melalui penggabungan paket produk sejenis yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah produk yang masuk dalam rencana pengadaan pemerintah pun disasar untuk diupayakan efisiensi, mulai dari laptop perkantoran, laptop media pendidikan, pupuk, alat kesehatan, hingga kebutuhan akomodasi pemerintah seperti tiket pesawat juga kamar hotel. "Kami mengumpulkan semua rencana pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga harganya bisa ditekan karena potensi pembeliannya dalam jumlah besar," tutur pria yang akrab disapa Hendi ini.

Untuk yang pertama, dirinya bersama LKPP RI fokus pada konsolidasi pengadaan laptop. Tak tanggung-tanggung melalui strategi konsolidasi pengadaan tersebut LKPP RI dapat mengupayakan efisiensi belanja hingga 49,52%, yaitu untuk pengadaan laptop administrasi perkantoran.

"Untuk produk ini harganya semula adalah Rp 15,75 juta. Tapi setelah kita kumpulkan semuanya, ternyata anggaran pemerintah untuk ini mencapai Rp 637,45 miliar," terang mantan Walikota Semarang dua periode itu.

"Jadi kita konsolidasikan dan kemudian dari penyedia harganya bisa turun jadi Rp 7,95 juta. Sehingga total ada sekitar Rp 315,69 miliar anggaran pemerintah yang bisa dihemat," lanjutnya.

Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama LKPP RI juga melakukan konsolidasi pengadaan untuk laptop media pendidikan yang merupakan dana alokasi khusus fisik pendidikan.

"Kalau yang ini kita bisa capai efisiensi sampai 40,12% atau setara Rp 311,07 miliar karena yang semula harga satunya Rp 8,35 juta, setelah dilakukan konsolidasi pengadaan harganya bisa turun sampai 5 juta rupiah," terang Hendi.

Di sisi lain, Hendi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI menekankan jika semua jenis laptop yang dikonsolidasikan merupakan produk dalam negeri.

"Laptopnya semua produk dalam negeri, ini bagian dari amanah bapak Presiden Jokowi kepada LKPP RI untuk fokus memaksimalkan belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri," pungkasnya.

Hendi pun menyebut bahwa inisiasi konsolidasi pengadaan sendiri masuk dalam strategi penyerapan anggaran pemerintah oleh LKPP RI. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Kepala LKPP RI nomor 17 tahun 2022 yang meminta Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melaksanakan 4 hal, yaitu Tender Dini, Kontrak Payung, Konsolidasi Pengadaan, dan memaksimalkan penggunaan metode E-Purchasing.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi menyebutkan saat ini lembaga yang dipimpinnya sedang mengembangkan sebuah government marketplace, atau marketplace pemerintah.

Diinisiasinya platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan. Dalam pengembangan platform government marketplace tersebut, LKPP RI didukung dan berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia.

Pria yang akrab disapa Hendi itu pun menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia.

Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada tahun 2022, dimana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp 476,3 triliun.

Dominasi Transaksi E-Commerce

Dengan target itu pun government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp273,1 triliun. Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp68 triliun di 2022, itu pun untuk pasar Asia Tenggara.

Hendi sendiri menyebutkan salah satu inovasi LKPP RI adalah dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik

"LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen," ungkap Hendi selaku Kepala LKPP RI. 

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender.

Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI. Hendi pun mengatakan saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.

"Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton, di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, di Aceh bahkan untuk pembangunan rumah layak huni, juga di Jakarta untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum," terang Hendi.

"Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan," pungkasnya.