BMKG Prediksi Puncak El Nino pada Agustus-September, Dampaknya Mulai Terasa

Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi puncak terjadinya El Nino pada Agustus-September 2023. BMKG pun mengingatkan semua pihak terkait dampak yang ditimbulkan fenomena El Nino yang mulai terasa.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan, El Nino sesuai hasil prediksi sudah mulai terjadi di Indonesia sejak Juli. Akan tetapi, sesuai hasil prediksi juga, ia menuturkan, El Nino masih lemah pada awal Juli.

Dwikorita menuturkan, dalam hal ini dampak El Nino pada awal Juli masih kurang signifikan atau kurang terasa karena El Nino masih lemah. Demikian mengutip dari Antara, Kamis (20/7/2023).

Namun, beberapa hari lalu, sesuai hasil prediksi, indeks El Nino semakin menguat dari yang awalnya masih lemah mulai menjadi moderat.

“Ini baru mulai menjadi moderat. Makanya kami terus gencar mengimbau, mengingatkan, dengan El Nino yang semakin moderat atau semakin menguat, tentunya dampaknya akan menguat juga,” ujar dia.

Dwikorita menuturkan, puncak terjadinya El Nino akan berlangsung pada Agustus-September. Hal itu akan berakibat pada musim kemarau yang lebih kering dari kemarau saat tidak terjadi El Nino seperti pada 2020, 2021, dan 2022.

Ia menuturkan, jika kondisinya semakin kering, dampak lanjutnya adalah lahan dan hutan menjadi mudah terbakar. “Itu yang harus diantisipasi, dicegah, jangan mudah membuang puntung rokok atau menyulut di lahan atau di hutan,” tutur dia.

Dia mengatakan, El Nino juga berdampak ke petani karena air semakin kurang sehingga  sektor pertanian akan terganggu.

Dengan demikian, BMKG sejak awal 2023 sudah melakukan persiapan, salah satunya dengan menggelar Sekolah Lapangan Iklim bagi petani agar dapat beradaptasi selama terjadinya El Nino dengan menyesuaikan pola tanam.

“Tentunya kami bekerja sama dengan dinas-dinas pertanian di berbagai daerah di Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusantara Hall II ICE Bumi Serpong Damai (BSD). Dalam gelaran ini, Menko Airlangga menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat dan menjadi modal baik untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat di 2023.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2023 mencapai 5,03% dengan PDB per kapita mencapai USD 4,782 serta inflasi kembali ke kisaran sasaran 3+1% dan melanjutkan tren penurunan menjadi 3,5% (yoy) pada bulan Juni 2023.

Kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini.

“Indonesia salah satu negara G20 yang tumbuh tinggi di antara negara-negara lain,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023). 

Menko Airlangga pun memberikan beberapa arahan kepada Pemerintah Daerah diantaranya terkait ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat mendekati 0 di tahun 2024. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga inflasi.

“Untuk inflasi, alhamdulillah, terima kasih kepada APKASI. (Inflasi) kita di angka 3,5%,” ujar Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus mewaspadai efek el-nino yang berpotensi mengganggu proses produksi pangan nasional.

“Antisipasi harus didorong karena ketersediaan pangan di wilayah menjadi penting,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan upaya penguatan konektivitas untuk mendukung pengendalian inflasi yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) serta terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didorong Pemerintah yang salah satunya untuk sektor pertanian.

Dalam sesi tanya jawab, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah tengah mendorong agar Corporate Social Responsibility perusahaan diterapkan di daerah dimana perusahaan tersebut berkembang. Hal tersebut didorong agar multiplier effect dari investasi di daerah tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam sesi doorstop bersama awak media, selain menyampaikan penjelasannya dalam Rakernas APKASI, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa adanya APKASI membantu Pemerintah untuk berkomunikasi, utamanya terkait regulasi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, dan Ketua APKASI.