September 2023, Erick Thohir Serahkan Hasil Investigasi Dapen BUMN ke Kejagung

Rencana pelaporan Dapen BUMN ini terlambat dari jadwal sebelumnya pada Juli 2023, lantaran masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 14 Agu 2023, 15:00 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2023, 15:00 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 42 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun (Dapen) di lingungan BUMN. (Dok Kementerian BUMN)
Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 42 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun (Dapen) di lingungan BUMN. (Dok Kementerian BUMN)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir bakal melaporkan hasil investigasi dana pensiun atau dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada September 2023 mendatang.

Rencana pelaporan ini terlambat dari jadwal sebelumnya pada Juli 2023, lantaran masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Memang tadinya kita mau akhir Juli. Namun setelah duduk dengan BPKP, dia bilang September, yaudah kita enggak bisa dorong. Daripada komplikasi mana yang miss management dan korupsi," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Penjarakan orang kan belum tentu enak gitu. Dia punya keluarga kehidupan sosial, jadi harus hati-hati," imbuh dia. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, terdapat empat dapen BUMN yang sedang dalam tahap investigasi oleh BPKP. Namun, ia belum mau membocorkan lebih lanjut.

"Jangan dong, itu kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti kalau diumumkan ternyata cuman miss management, nanti salah," kata Tiko, sapaan akrabnya. 

Tiko memaparkan, sejauh ini terdapat 22 dapen BUMN yang memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah ketentuan 100 persen. Adapun empat diantaranya wajib dilakukan investigasi. 

"Kan ada 22 diminta perbaiki kondisi RKD-nya, quote unqoute harus perbaiki. Tapi ada empat yang investasinya rendah sekali," terang Tiko.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya