Anak Buah Pak Bas Hitung Ulang Backlog Rumah, Ini 2 Indikator yang Jadi Fokus

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono atau sering disebut Pak Bas akan memvalidasi data orang yang tak memiliki rumah. Valisasi data ini untuk mencari data riil backlog kepemilikan rumah. Setidaknya, ada dua poin penting yang mendapat perhatian dalam pendataan ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, validasi data menyorot dari sisi kepemilikan dan sisi keterhunian. Menurutnya, dua variabel ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan telah sesuai.

Diketahui, mengacu pada data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, jumlah backlog perumahan mencapai 12,7 juta orang.

"Data akurat itu penting, itu penting tahu benar sakitnya. Berapa benar yang tidak layak huni, berapa yang backlog ini. Apakah kita bicara backlog ini kepemilikan yang harus kita highlight atau kaitan dengan penghunian," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Iwan mencoba melihat dari sudut pandang keterhunian. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang memiliki hunian. Pada konteks hunian ini, ketika seseorang menyewa tempat huni, bisa dianggap telah memilki hunian.

"Di era sekarang, banyak generasi-generasi milenial kalau hasil survei terbatas yang kami lakukan di PUPR, banyak yang mungkin tidak terlalu fokus kepada kepemilikan, sewa apartemen yaudah," ujarnya.

Selanjutnya, Iwan menyoroti, untuk memenuhi kekurangan 12,7 juta orang yang belum punya rumah, perlu lahan yang luas. Mengingat lagi, setiap tahunnya diprediksi ada 700-800 ribu keluarga baru.

"jadi backlog itu kalau dipenuhi, coba saudara-saudara bayangkan, 12,7 (juta) ditambah atau berkembang, itu mau dibangun di mana? tanah di bumi Indonesia ini saya rasa (kalau) pembangunan semua, sawah tutup. Saya kira ini jangan sampai keliru nanti menafsirkan," kata dia.

Kemudian, Iwan menegaskan perlu kebijakan lanjutan sebagai solusi dari kendala tadi. Misalnya, pemenuhan hunian vertikal agar kuantitasnya lebih banyak di satu lahan yang terbatas.

"Apakah scope pembanguna landed tapi ktia arahkan semua ke hunian vertikal kalau memang itu yang harus dijawab 12,7 (juta) itu," kata dia.

"Makanya akurasi data itu jadi penting dan seberapa urgent kepemilikan itu. Apakah kepemilikan yang jadi kata kunci," imbuh Iwan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memvalidasi lagi data orang yang tak punya rumah atau backlog perumahan. Menyusul, adanya keraguan atas validitas data tersebut.

Diketahui, menurut data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, data backlog perumahan mencapai 12,7 juta orang. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya akan memvalidasi lagi data tersebut agar didapatkan data yang komprehensif dan sesuai.

"Tadi kita bicara backlog dari sisi orang yang butuh rumah, itu data saya masih meragukan, yang kedua kan housing stock, kan banyak itu hunian-hunian yang apartemen," ujar dia di Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).

"Kita bicara orang yang gak memiliki rumah tapi ada hunian sudah jadi, tapi gak ada yang memiliki, kan jadi kita akan matching-kan data itu," sambungnya.

Menurut Iwan, data kepemilikan rumah itu relatif. Artinya, tak bisa berdasar pada satu sudut pandang saja. Maka, dia ingin melakukan pencocokan data dengan pos-pos data yang lainnya.

"Karena kaitan dengan kepemilikan ini sangat relaitf dengan sampai kemudain, tadi yang saya ceritakan, (contohnya) saya anak tunggal jadi saya tinggal di rumah orang tua saya kemudian saya di counting (dihitung), misalnya saya sudah di luar tanggung jawab orang tua misalnya umur 20, lalu dihitung sebaga orang yang membutuhkan rumah, masuk data backlog gitu. padahal saya pewaris tunggal. itu rumah orang tua saya, itu rumah saya," bebernya.

Langkah awal yang akan dilakukannya adalan mencocokan misalnya dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Dia juga ingin memastikan kalau data tersebut sesuai.

"Kalau 12,7 (juta orang), saya pengen tau itu by name by address-nya di mana itu kepemilikiannya," tegas Iwan.

Lebih lanjut, Iwan belum bisa memastikan setelah validasi data tersebut dilakukan, jumlah backlog perumahan akan berkurang. Hanya saja, dia meyakini kalau angkanya tidak sebesar menurut survei Susenas Tahun 2021 itu.

"Saya gak tau turun apa enggak, tapi kemungkinannya harusnya gak sebesar itu. Kalau sebesar itu banyak, keliatan. Tapi apakah (berdasarkan) isu kepemilikan itu yang kita angkat atau bukan," kata dia.

Iwan juga belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan validasi data tadi. Namun, dia menegaskan pihaknya sudah mulai melakukan konsolidasi data dengan lembaga terkait lainnya.

"Nah itu saya juga belum tau berapa lama, tapi kita secepatnya sedang konsolidasi, yang penting harus buka datanya dulu, metodologi datanya seperti apa, kemudian akurasi datanya bagaimana," pungkas Iwan.