10 Negara Sepakati Garap Bisnis Inklusif Peduli UMKM

Liputan6.com, Jakarta Konvensi peduli UMKM dari negara-negara ASEAN akhirnya rampung. 10 negara peserta konvensi ini telah menyepakati sejumlah poin di sektor bisnis inklusif untuk membantu pengembangan UMKM.

Hal itu tertuang dalam pertemuan Inclusive Business Summit 2023 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Kesepuluh negara peserta menyepakati rencana aksi bisnis inklusi, mulai dari arah kebijakan, pengembangan bisnis inklusif, akses pembiayaan, hingga pembangunan IB Hub.

"dari 10 negara peserta ASEAN IB Summit 2023, seluruhnya menyatakan dukungannya dan sepakat mengenai adanya Plan of Action yang terdiri dari Policy Action Advisory, IB Development, access to finance, dan pembangunan IB Hub," kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).,

Banyak Dukungan

Dia menyebut, seluruh negara peserta cukup antusias dalam mendorong pengembangan bisnis inklusif ini. Atas adanya dukungan ini, dia percaya sudah saatnya pembicaraan bisnis inklusif dibawa ke panggung global.

“Semua supportif dengan Inklusif Bisnis Development dan memang kita saatnya sudah harus mempromosikannya ke level global, bahwa ASEAN yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, bukan hanya sebagai market tapi juga produsen bagi kebutuhan dunia,” kata dia.

Menurut Siti Azizah, tantangan ke depan adalah untuk menyamakan visi terkait beberapa hal. Seperti akses ke sumber pembiayaan yang masih menjadi tantangan yang dialami oleh UMKM di hampir seluruh negara ASEAN.

“Untuk itu, usulan dari kita adalah dengan membentuk ASEAN Micro and Small Enterprise Financing Institution (AMSEF). Sebagai tindak lanjut dan jalan keluar mengenai pembukaan akses pembiayaan ke UMKM,” ujarnya.

Ia berharap, apa yang menjadi kesepakatan hari ini dalam pertemuan ASEAN IB Summit di Indonesia akan diteruskan ke pertemuan IB Summit selanjutnya di Laos.

“Sejak awal sejak kita mendisain summit ini disampaikan ke semua kolaborator, bahwa acara jangan hanya sebagai seremonial semata tapi juga menjadi komitmen dari semua negara untuk memajukan IB,” ucapnya.

Menurut Siti Azizah, perwakilan negara-negara ASEAN melihat bahwa Indonesia ditunggu kiprahnya sebagai leader atau ketua dalam pertemuan ASEAN.

“Kami memulai arahnya dengan menunjukkan Plan of Action yang harus dijalankan dan sudah disepakati bersama. Semua negara pasti sudah memiliki IB tapi belum tentu mereka menjalankannya dengan sistematis,” ujar Siti Azizah.

Siti Azizah juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi seperti, UNESCAP, OECD, World Benchmarking Alliance, hingga pemerintah daerah yang sangat membantu dan mendukung penyelenggaraan acara tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta sektor koperasi dan UMKM turut mendapatkan perhatian dalam praktik bisnis inklusif. Misalnya, dengan menyediakan akses untuk pengembangan usaha UMKM.

Hal ini disampaikan Teten dalam Side Event of 6Th ASEAN Inclusive Business Summit 2023 yang mengusung tema 'Collaboration For A More Inclusive ASEAN' di Nusa Dua, Bali. Teten melihat, salah satu tantangan dalam mempromosikan model Bisnis Inklusif (IB) utama di ASEAN adalah kurangnya kesadaran mengenai bisnis inklusif secara luas.

"Untuk itu, acara ini dapat meningkatkan kesadaran, memfasilitasi kemitraan strategis, dan menggerakkan sumber daya untuk mengatasi masalah ini," kata Teten Masduki, mengutip keterangan resmi, Rabu (23/8/2023).

Teten mencatat, Koperasi dan UKM kini menjadi tulang punggung ekonomi Tanah Air. Sektor ini juga yang disebut Teten mewakili semangat wirausaha, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi.

"Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk memberdayakan entitas usaha ini, memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan, serta menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan mereka," ungkapnya.

Dari kacamata Teten, inklusivitas dalam bisnis berarti merangkul keragaman dan memberikan kesempatan bagi komunitas yang terabaikan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi.

"Dengan mempromosikan prinsip-prinsip bisnis inklusif, kita dapat memastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi mencapai seluruh lapisan masyarakat kita, terutama mereka yang telah terabaikan secara historis," tegas Menteri Koperasi.