Sudah Ada Bantuan Pangan, Bulog Batal Rilis Beras Kemasan 1 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog mengungkapkan, Bulog memiliki rencana untuk merilis produk beras kemasan 1 kilogram (kg). Beras kemasan kecil ini untuk menfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun ternyata saat ini rencana tersebut urung untuk dijalankan. 

Budi Waseso menjelaskan, rencana tersebut tidak terelisasi karena pemerintah telah mendistribusikan beras bagi keluarga penerima Manfaat (KPM). Pengemasan beras 1 kg dilakukan jika tidak ada bantuan pangan dari pemerintah.

Sementara pemerintah sejak awal pekan ini sudah mendistribusikan beras bagi KPM. Hal ini diungkap saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Lotte Grosir, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Karena sekarang sudah ada bantuan pangan dari pemerintah sebanyak 10 kg per KPM, tentu yang 1 kg kita tarik, tidak jadi kita realisasikan," kata Budi Waseso, Jumat (8/9/2023).

"Kita akan lakukan (beras kemasan 1 kg) jika tidak ada bantuan pangan, jadi untuk mengatasi saudara-saudara kita atau masyarakat yang tidak mampu membeli sejumlah 5 kg," imbuhnya.

Budi Waseso menuturkan, Bulog akan menyalurkan sekitar 640.000 ton beras yang diberikan kepada 21,37 juta KPM. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kg beras setiap bulannya.

Dalam kesempatan terpisah, Buwas pernah menyampaikan, Bulog tengah mempersiapkan beras SPHP ukuran 1 kg untuk masyarakat yang mungkin tidak mampu membeli beras SPHP ukuran 5 kg sekaligus.

"Ini sedang kita pikirkan. Jadi nanti Bulog juga akan membuat packaging (kemasan) yang 1 kg. Jadi Masyarakat yang nanti nggak bisa beli 5 kg kita akan berikan yang 1 kg," kata Buwas kepada wartawan.

Dia memastikan operasi pasar (OP) melalui SPHP ukuran 1 kg ini akan secepatnya digelontorkan, karena katanya, pihak Bulog sudah memproduksi untuk ukuran 1 kg, hanya tinggal diedarkan saja kepada masyarakat.

Namun, Budi Waseso masih belum bisa memastikan secepatnya ini kapan, karena pihaknya masih perlu waktu untuk mempersiapkan beras SPHP 1 kg. Di mana saat ini Bulog juga masih konsentrasi di penyaluran beras SPHP ukuran 5 kg.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, agar tidak mengkhawatirkan stok beras. Karena, stoknya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional sampai akhir tahun.

"Lebih dari cukup," kata Mendag dalam keterangan, Rabu, (6/9/2033).

Di saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, ia mengungkapakan saat ini kondisi stok beras mencapai 1,6 juta ton. Artinya, lebih baik daripada kondisi tahun lalu.

“Tahun lalu hanya ada 500 ribu ton, kita khawatir. Tapi, sekarang ada 1,6 juta ton,” katanya.

Sehingga, ia berharap masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan persediaan beras karena sudah terjamin stoknya oleh pemerintah.

Bahkan, pemerintah juga menambah cadangan beras yang ada menjadi 2 juta ton dengan menunggu impor sisanya sebanyak 400 ribu ton.

Pemerintah melakukannya, agar psikologis masyarakat mengahadapi fenomena El-Nino terhadap stok makanan bisa di cegah dengan penambahan stok beras tersebut.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyetujui penguatan stok beras dengan menambah stok beras menjadi 2 juta ton dalam rapat terbatas sebelumnya," ujarnha

Saat ini, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, mulai September kemendag sudah memulai mendistribusikan kepada keluarga yang membutuhkan bantuan beras sebanyak 10 Kg untuk setiap paket, di berbagai pelosok daerah.

"Ada 10 Kg setiap paketnya di kirim ke daerah-daerah, dan distribusi digelar lebih awal September 2023 dibanding rencana sebelumnya, yaitu pada Oktober 2023, untuk membantu menurunkan harga beras," ungkapnya.

Selain itu, Mendag Zulhas mengatakan bahwa Kemendag selalu siap bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menjaga ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat.

Meskipun saat ini sudah jatuh wewenang pangan di tangan Bapanas, tidak membuat Kemendag melepaskan perihal itu sebagai menteri.

“Kemendag sebenarnya tugasnya jadi pendukung, walaupun di mata publik, kalau harga naik tetap tanggung jawabnya Kemendag,” katanya.