Terapkan Pemerintahan Digital, Indonesia Contek Osaka Jepang

Liputan6.com, Jakarta Kota Osaka, Jepang jadi salah satu tujuan studi tiru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait sistem pemerintahan digital. Kunjungan tersebut difokuskan pada Balai Kota Osaka dan Warn (distrik) Suminoe.

"Kunjungan ke Kota Osaka Jepang ini untuk melihat bagaimana penerapan sistem layanan digital yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Sehingga diskusi bilateral ini menjadi wadah berbagi pengalaman seputar digitalisasi pelayanan publik di Jepang, khususnya di Kota Osaka, serta di Indonesia," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Diah juga menjelaskan beberapa program digitalisasi layanan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Program tersebut antara lain adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital serta Portal Pelayanan Publik.

Administrasi Online

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Penanggung Jawab Pelayanan Digital Kantor Pengelolaan Digital Osaka-city, Toudou Takashi menjelaskan, sistem administrasi online sudah diimplementasikan di Kota Osaka.

"Sekarang warga kota tidak perlu pergi ke kantor pelayanan untuk mengurus administrasi karena sudah tersedia sistem online," kata Toudou.

Selain layanan administrasi, digitalisasi layanan yang juga sedang dikembangkan terkait bidang gempa bumi. Layanan ini berupa penanggulangan gempa bumi kepada warga yang diharapkan dalam dilakukan melalui sistem yang terintegrasi secara online.

Sistem layanan online ini sudah diluncurkan di Distrik Suminoe yang menjadi percontohan. Hal ini dikarenakan Distrik Suminoe merupakan salah satu wilayah di Osaka yang mengembangkan sistem administrasi online melalui gawai, yakni Smart System Document.

“Upaya pengembangan pelayanan publik ke arah digital agar lebih sederhana, cepat, dan mudah bagi masyarakat terus diupayakan dengan berbagai inovasi,” lanjutnya.

Untuk mendukung optimalisasi digitalisasi layanan, Toudou juga mengungkapkan bahwa penyimpanan data kependudukan memiliki peran penting dalam mewujudkannya, terutama bagi sistem administrasi pemerintahan.

"Penyimpanan data kependudukan menjadi dasar dalam berbagai proses pemerintahan sehingga ini menjadi data dan langkah sangat penting dalam digitalisasi administrasi pemerintahan," tuturnya.