Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar?

Ingin Garap 77 PSN Prabowo, Swasta Terganjal Birokrasi Rumit

Pengusaha muda melihat penerapan 77 PSN dalam rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai sebuah langkah yang patut diapresiasi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana Diperbarui 05 Mar 2025, 17:30 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2025, 17:30 WIB

Pemandangan dari atas aktivitas ekspor mobil saat kunjungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Rabu (28/12/2022). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP meninjau progress tahap satu ke tahap dua pengembangan pelabuhan dalam rangka mengoptimalkan potensi transportasi barang dan sebagai back up sekaligus sebagai penghubung off the road dengan area hinterland. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, melihat peluang besar bagi pelaku usaha swasta untuk terlibat dalam 77 proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sayangnya, ia menilai keterlibatan swasta dalam PSN milik Prabowo masih terganjal oleh tantangan implementasi. Lantaran masih dibayangi oleh kondisi birokrasi rumit hingga isu ketidakpastian hukum.

"Meski peluang besar terbuka, tantangan implementasi PSN juga tidak sedikit. Beberapa isu seperti birokrasi yang rumit, kepastian hukum, pembebasan lahan, hingga transparansi dalam proses tender sering menjadi kendala," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

"Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung iklim investasi yang sehat dan meminimalisir hambatan administratif," pinta Anggawira.

Sehingga, ia berharap pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pelaku usaha, baik melalui asosiasi bisnis maupun forum investasi.

"Dengan begitu, kendala dan masukan dari dunia usaha dapat diakomodasi untuk memastikan implementasi PSN berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," ungkapnya.

Secara umum, Anggawira melihat penerapan 77 PSN dalam rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai sebuah langkah yang patut diapresiasi.

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek prioritas demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Anggawira.

Peluang Besar bagi Swasta

Melihat Progres Pembangunan LRT yang Mundur Hingga Juni 2022

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/8/2020). PT Adhi Karya akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlabel proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)... Selengkapnya

Menurut dia, program-program tersebut menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha swasta. Mulai dari proyek-proyek di sektor infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan kawasan industri, hingga pengembangan teknologi dan digitalisasi.

Anggawira mengutarakan, poyek seperti pembangunan kawasan industri, pembangkit energi terbarukan, dan transformasi digital di bidang layanan publik membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta.

"Dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), pelaku usaha swasta bisa terlibat dalam pembiayaan, penyediaan teknologi, hingga pengelolaan operasional," tutur dia.

Lebih lanjut, Anggawira juga menekankan pentingnya agar PSN ini tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah yang sudah berkembang, namun juga menyasar daerah-daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan.

"Pelaku usaha swasta dapat berperan dalam pengembangan proyek yang berorientasi pada pemerataan. Seperti infrastruktur logistik di kawasan timur Indonesia atau proyek ketahanan pangan di wilayah potensial," paparnya.

Sektor dengan Potensi Besar

Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya untuk Memenuhi Kebutuhan Masjid Istiqlal

Pemprov Daerah Khusus Jakarta mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif diantaranya mendorong pembangunan PLTS pada atap-atap gedung. (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

Di antara program-program tersebut, proyek terkait pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), digitalisasi layanan publik, dan pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi diklaim menjadi sektor yang sangat menjanjikan.

"Pelaku usaha swasta dapat berperan dalam penyediaan teknologi, investasi, dan inovasi dalam pelaksanaan proyek-proyek ini," ujar Anggawira.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah bisa menggandeng erat para pelaku usaha swasta, demi menyukseskan seluruh 77 PSN di bawah pemerintahan Prabowo.

"Sebagai pelaku usaha, kami tentu mendukung penuh program ini, namun kami juga berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta agar pelaksanaan PSN dapat berjalan optimal dan inklusif," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓