Dicap Bodoh soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil Jawab Begini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali memenuhi panggilan Komisi VI DPR guna membahas Tindak Lanjut Permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Dalam raker tersebut, Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, bahwa perlu diluruskan terkait anggapan masyarakat yang menilai dirinya bodoh perihal rencana investasi di Pulau Rempang.

"Ini satu ekosistem besar dan perusahaan ini bukan hanya Xinyi tapi memang dia yang di depan. Jadi ini penting saya luruskan biar tidak ada orang-orang katakan saya ini bodoh," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI secarra virtual, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Bahlil menjelaskan, Pulau Rempang rencananya akan disulap menjadi Rempang Eco Park. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, diperlukan investor, dan salah satunya Xinyi Glass Holding Ltd yang merupakan produsen kaca asal China. Nilai investasi Xinyi pun fantastis yakni USD 11,6 miliar.

Penilaian Masyarakat

Disisi lain, Bahlil pun menyayangkan penilaian masyarakat yang tidak selaras sesuai fakta. Menurutnya, munculnya konflik rempang ini diawali dengan kesalahpahaman terkait penggunaan lahan di pulau Rempang.

"Saya kadang-kadang bingung republik kita informasi liar lebih dari pada yang benar jadi suapaya tidak ada dosa di antara kita kita harus membangun kesepahaman agar ada kerangka objektif data yang benar," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 17.600 hektar, yang terdiri dari sekitar 10.280 hektar hutan lindung dan 7.572 hektar yang digunakan PT MEG untuk investasi.

Sementara itu, dari luas lahan 7.572 hektar, pada tahap awal lahan yang akan dikembangkan seluas 2.000 hektar.

Alhasil, akibat informasi yang tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, pada 7 September 2023 bentrokan antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam tidak bisa terhindarkan.

"Kami akuilah bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi jujur lah kita, kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan namun kekeliruan itu bukan tanpa alasan," ujar Bahlil.

Kata Bahlil, saat itu kronologisnya diawali ketika proses pengukuran lahan yang dilakukan tim untuk pematokan. Namun, ternyata beberapa kelompok warga setempat mengira akan langsung direlokasi. Dari situlah kesalahpahaman terjadi.

"Ceritanya ini cikal bakalnya kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup aparat membuka pada saat membuka kemudian saudara saya di sana ya biasa aktivis kan, begitu agak melakukan sedikit gerakan agar kita tidak terbuka jadi masalahnya di situ awalnya itu ditambah lagi dengan informasi-informasi yang beredar lahirlah itu gas air mata," pungkanya.

Pimpinan Yayasan Multi Kreasi Berdikari (MKB) Rikal Dikri menilai, pengembangan di Pulau Rempang adalah demi kesejahteraan rakyat. Sebab, Rempang Eco-City adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

“Rempang Eco City (REC) adalah upaya untuk membangun sebuah peradaban modern, pusat perekonomian Indonesia bukan lagi di Pulau Jawa melainkan sudah mulai merata" kata Rikal dalam keterangan diterima, Kamis (28/9/2023).

Rikal berharap, tujuan baik tersebut harus dilindungi dengan integritas yang kuat. Sebab, proyek REC sangat strategis dan rentan dengan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dia mengajak agar semua komponen masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah ikut berunding meluruskan masalah yang ada saat ini.

"Ya, pastinya (perundingan) ini harus segera dilakukan, karena ini akan menjadi catatan internasional sebagai preseden buruk bagi Indonesia" saran dia.

Rikal meyakini, REC adalah bagian dari pembangunan peradaban ekonomi bangsa. Apalagi, Indonesia yang diproyeksikan akan menduduki peringkat ke 5 dunia dalam parameter produk domestik bruto (PDB).

"Negara kita ini kan diproyeksikan akan menduduki peringkat ke 5 PDB di dunia, sudah barang pasti investasi asing itu merupakan satu pilar dari empat pilar qiwam al-dunya (tegaknya dunia) yakni syakha-i al-aghniya, kedermawanannnya para pengusaha" yakin pria karib disapa Kang Rikal ini.

Baginya, tegaknya sebuah peradaban bangsa itu dengan 4 pilar, yaitu adl al-umara (keadilan para pemimpin), ilm al-ulama (kecerdasan para ilmuwan), syakha'i al-aghniya (kedermawanan para saudagar), dan du'a al-fuqara (do'anya rakyat).

Dia pun meminta kepada para ilmuwan, pengamat, ulama, untuk bisa menggunakan ilmunya untuk memberikan narasi-narasi sejuk dan damai untuk kesejahteraan bersama dan bukan sebaliknya.

"Empat pilar itu harus kita hayati betul, pemerintah harus bersikap adil, sepertinya ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ganti-untung terhadap masyarakat Rempang,” Rikal menutup.