Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, LAM Minta Legislator dan Senator Jembatani ke Istana

Liputan6.com, Batam - Pimpinan dan sejumlah anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan Kerja Ke Kepulauan Riau, Kota Batam terkait Rancangan Undang -Undang (RUU) Hilirisasi, Mineral, dan tambang dan Batu Bara serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam kunjungannya Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, mengatakan presiden RI Prabowo berencana akan mengevaluasi PSN Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kunjungan kerja ke Kantor Pemko Batam pada Senin (3/1/2025), ia menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting, terutama bagi proyek-proyek yang dinilai bermasalah.

"Kita sudah punya angin segar, Pak Prabowo sudah berbicara soal evaluasi. Semua PSN akan dievaluasi, ini momentum yang baik. Kalau dalam pelaksanaannya tidak bermanfaat atau bermasalah, wajib dievaluasi," ujar Angelius, di Batam, Senin (3/2/2025).

Salah satu isu yang disorot adalah proyek Rempang yang sebelumnya menjadi bagian dari PSN era Presiden Jokowi. Menurut Angelius, jika dalam evaluasi ditemukan ketidaksesuaian atau dampak negatif bagi masyarakat, maka proyek tersebut harus ditinjau ulang.

Lebih lanjut, Angelius menekankan pentingnya hilirisasi industri, terutama di Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, meskipun sebenarnya sumber daya alam di Kepri terbatas, kawasan ini memiliki posisi strategis untuk pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

"Kepri hari ini menjadi primadona hilirisasi. Meskipun sumber daya mineral dan batu baranya terbatas, kawasan Batam yang luar biasa menjadikan tempat ini layak untuk pengembangan hilirisasi," ujarnya.

Namun, ia menyoroti paradoks kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong hilirisasi, tetapi di sisi lain masih membuka ekspor bahan mentah. Kekurangan bahan baku ini bisa menghambat investasi di sektor hilirisasi. Oleh karena itu, DPD RI mendorong perancangan undang-undang khusus tentang hilirisasi mineral dan batubara.

"Kalau memang Indonesia sudah bergeser ke industri hilirisasi, kita juga bisa membuka keran impor bahan baku. Kalau dalam negeri kekurangan, wajar kita melakukan impor agar industri tetap berjalan," tambahnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Dalam diskusi terkait hilirisasi di Batam, Angelius juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Menurutnya, investasi di sektor ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Jangan sampai hadirnya hilirisasi malah mengimpor tenaga kerja dari luar. Kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, harus diprioritaskan untuk mereka," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam proyek pembangunan yang sering kali kurang humanis. Ia mengingatkan bahwa komunikasi dan dialog dengan masyarakat harus diutamakan agar tidak terjadi konflik sosial.

"Masyarakat itu tidak menolak pembangunan, asal ada komunikasi yang baik. Yang kita tidak mau adalah ketika masyarakat menuntut hak yang sebenarnya bukan milik mereka. Tapi kalau yang mereka perjuangkan adalah hak mereka, itu wajib diperjuangkan," katanya.

Evaluasi PSN yang akan dilakukan pemerintah dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

sementra itu Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri), Ria Saptarika, menegaskan bahwa kasus Rempang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat setempat serta aspek adat dan budaya.

"Kami masih menunggu surat dari Lembaga Adat Melayu (LAM), karena sampai saat ini, meskipun LAM berencana menulis surat, kami belum menerimanya. Mungkin surat itu masih di meja pimpinan DPD," ujar Ria Saptarika.

Ia menambahkan bahwa penting untuk mengevaluasi apakah proyek strategis nasional (PSN) di Rempang perlu dibatalkan atau disesuaikan agar tidak merugikan masyarakat.

"PSN boleh berjalan, tetapi kehidupan masyarakat tidak boleh terganggu. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencarian," tegasnya.

Lebih lanjut, Ria Saptarika menekankan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak menolak pembangunan, selama kehidupan mereka tetap terjamin.

"Yang terpenting adalah bagaimana memastikan kehidupan dan mata pencarian mereka tetap aman," ucapnya.

Hal yang sama Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Raja Muhammad Amin, mengungkapkan bahwa LAM Kota Batam saat ini tengah berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto agar meninjau kembali Proyek Stragis Nasional (PSN) Rempang Eco City agar masyarakat yang tinggal di kampung tua Rempang dapat dilindungi.

Sejak setahun lalu ketika dibawah kepemimpinan Nyat Kadir (alm), LAM telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan pengusaha pengembang PSN Rempang Eco City untuk memastikan Kampung Tua di Rempang tidak diganggu jika Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dijalankan disana.

Kini setelah pemerintahan berganti, LAM berharap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hal yang sama.

Raja Muhammad Amin mengatakan bahwa kini LAM meminta DPR dan DPD RI dari Dapil Kepri untuk menjembatani pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hal yang sama.

“Kami belum bersurat kepada DPR dan DPD RI, tetapi lebih ingin mereka berkomunikasi langsung dengan pihak Istana karena kan mereka ring satu. Seharusnya juga sebagai anggota DPR dan DPD RI mereka lebih aktif dalam menyikapi persoalan ini.