Mendagri Tito Karnavian Pecat Pj Wali Kota Cimahi Gara-Gara Harga Cabai Mahal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap alasannya mencopot Pejabat Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan imbas inflasi yang tak kunjung turun. Utamanya bersumber dari sumbangan harga cabai yang tinggi di wilayah tersebut.

Mendagri menyampaikan, Cimahi masuk dalam 10 besar tingkat inflasi tertinggi se-Pulau Jawa pada Mei, Juni, hingga Juli 2023. Padahal, sudah ada imbauan agar kepala daerah untuk turut serta menurunkan inflasi di daerahnya.

"Cimahi dari Mei, Juni, Juli. Mei sudah masuk 10 besar (inflasi) kabupaten/kota se-Jawa. Kan Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 33, Jawa Barat kalau nggak salah 29. Tambah lagi DKI Jakarta dan Banten," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

"Artinya lebih dari 100 Kabupaten/Kota masuk, Mei, Juni, Juli. Mei rangking 10 besar, bahkan tertinggi inflasinya Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi," sambung dia.

Sudah Diperingatkan

Padahal, kata Tito Karnavian, pihaknya sudah mewanti-wanti dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang dijalankan pemerintah kota Cimahi. Dia mencatat, sumbangan inflasi didapat dari harga cabai yang tinggi disana.

"Padahal kita udah ingatkan, evaluasi oleh Irjen komoditas (yang) saya permasalahkan cabai itukan cimahi daerah tinggi cabai, daerah lain kabupaten kota lain cabai sudah turun, kenapa ini masih naik juga," ungkapnya.

Dia juga menyoroti intervensi yang dilakukan pemerintah kota Cimahi dalam menangani inflasi belum maksimal.

"Kemudian evaluasi ya saya lihat bahwa apa kemampuan menangani inflasi kesungguhannya tak serius," jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menduga ada kesalahan manajemen dalam mengatur inflasi di Cimahi. Mengaca ke daerah lain, biasanya inflasi naik-turun dalam waktu singkat.

Dia menuturkan, jika memang satu keadaan inflasi mengalami kenaikan, tapi dalam beberapa waktu inflasi di daerah lain kembali turun. Hal ini yang tak ditemukan Tito.

"Kalau kotanya daerah sulit ya, finelah. Mungkin masalah distribusi, medan berat, daerah kering di sana. Ini daerah Cimahi kekurangan cabai, pendapat saya harga cabai (tinggi), itu berarti something wrong with the manjemen," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta lebih banyaj anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan. Dia khawatir kebanyakan anggaran digunakan untuk rapat koordinasi.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Dia mewanti-wanti langkah konkret pemda untuk melakukan stabilisasi harga pangan di pasaran.

"Ada gerakan pangan murah, artinya murah kuncinya, untuk dijual, tapi harga subsidi dari pemerintah. Kita harap daerah menangkap supaya program ini berjalan, tapi yang diperbanyak adalah fisiknya, artinya barangnya nyampe ke masyarakat," kata dia di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dia menegaskan, anggaran yang dimiliki pemda harusnya digunakan lebih banyak untuk mengendalikan harga pangan tadi. Artinya, porsi untuk rapat koordinasi atau persiapannya lebih sedikit.

"Jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapar persiapannya, kemudian anggaran untuk inti GPM kepada masyarakat itu hanya 30 persen saja," tegasnya.

"Saya dapat laporan dari Pak Pejabat Gubernur Banten, arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya, evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," sambung Tito.

Tak Andalkan Pemerintah Pusat

Lebih lanjut, Tito meminta pemda tak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Dia menyebut, sudah mendapat restu agar pemda bisa menggunakan dana dari pos biaya tidak terduga (BTT).

"Saya juga mohon rekan-rekan Pemda jangan hanya mengandalkan intervensi pusat, daerah bisa lakukan. Gunakan dana reguler dari dinas pangan, pertanian, juga dinas sosial di provinsi kabupaten kota serta gunakan anggaran belanja tidak terduga," ujarnya.

"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci dari kata-kata keadaan darurat," imbuhnya.